Jakarta, dewatanews.com - Gubernur Bali Wayan Koster langsung tancap gas untuk memastikan kesuksesan program digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah pusat. Komitmen kuat ini ditegaskannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota, yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa (30/6).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut juga membahas rencana kunjungan kerja Presiden RI ke Surabaya dan Bali pada Juli mendatang, guna meninjau langsung progres implementasi program strategis ini.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi karena Bali dipercaya sebagai daerah percontohan digitalisasi bansos. Menurutnya, program ini menjadi langkah penting untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan. Kami di Bali sangat siap dan mendukung penuh,” tegasnya.
Meski demikian, Koster mengakui capaian pendaftaran di Bali masih belum optimal, salah satunya karena bertepatan dengan rangkaian hari raya. Namun, ia memastikan setelah rakor ini, percepatan akan langsung dilakukan dengan langkah-langkah konkret yang telah disiapkan.
“Sepulang dari sini kami langsung tancap gas. Sistem sudah siap, tahapan sudah jelas. Target kami, pendaftaran rampung paling lambat akhir Juli 2026. Bali ini kecil, seharusnya bisa lebih cepat,” ujarnya optimistis.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Koster juga meminta tambahan tenaga pendamping agar proses sosialisasi dan pendaftaran bisa menjangkau hingga tingkat banjar secara maksimal. Ia juga memastikan kesiapan Bali menyambut kunjungan Presiden.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan apresiasi atas keseriusan daerah, khususnya Bali, dalam mengawal program ini. Ia menargetkan seluruh proses pendaftaran dapat rampung paling lambat akhir Agustus 2026.
“Kalau kita kompak, ini bisa selesai lebih cepat. Bali saya lihat sangat serius,” tegas Luhut.
Mendagri Tito Karnavian menambahkan, program ini merupakan bagian dari transformasi penyaluran perlindungan sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI), yang ke depan akan menjadi fondasi Government Technology (GovTech) di Indonesia.
Rakor ini juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri PAN RB Rini Widyantini, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya.
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com