Gelar Nobar Film “Pesta Babi”, BEM FH UNUD Sampaikan Pernyataan Sikap

Denpasar, dewatanews.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana (BEM FH UNUD) menyelenggarakan penayangan film dokumenter “Pesta Babi” yang dirangkaikan dengan kegiatan nonton bersama (nobar) dan diskusi publik. 

Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa Universitas Udayana, mahasiswa dari universitas lain, serta dihadiri pula oleh sejumlah masyarakat sipil, dan berlangsung secara tertib dan kondusif. 

Melalui penayangan film tersebut, ruang diskusi bersama terbuka untuk membahas isu-isu ketidakadilan dalam praktik hukum adat secara  kritis dan reflektif. Kegiatan tersebut berjalan lancar dan mendapat  antusiasme tinggi dari peserta yang terlibat aktif dalam forum diskusi. 

Namun, setelah seluruh rangkaian acara selesai dilaksanakan, aparat hadir dan melakukan penekanan terkait dengan aspek perizinan kegiatan. Kehadiran tersebut menimbulkan tekanan tersendiri, meskipun seluruh rangkaian acara sebelumnya telah terlaksana secara utuh. 

Terlepas dari tekanan tersebut, BEM FH UNUD bersama elemen yang terlibat tetap menyampaikan pernyataan sikap sebagai bentuk komitmen dalam menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan hukum adat. 

Menindaklanjuti hal tersebut, BEM FH UNUD menyatakan tuntutan sebagai berikut : 

1. BEM FH UNUD menyampaikan duka cita yang mendalam kepada masyarakat adat Papua atas segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan perampasan ruang hidup yang masih terus berlangsung hingga saat ini.

2. BEM FH UNUD mengecam keras sistem militerisasi wilayah adat Papua sebagaimana tergambar dalam film, di mana kehadiran aparat bersenjata menjadi bayang-bayang yang menindas kehidupan sehari-hari masyarakat.

3. BEM FH UNUD mengecam setiap bentuk eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua yang menjadi latar belakang struktural dari kekerasan yang diperlihatkan dalam film tersebut, karena militerisasi dan eksploitasi merupakan dua sisi dari satu koin kolonialisme yang sama.

4. BEM FH UNUD menuntut agar realitas yang tergambar dalam film tersebut dijadikan dasar evaluasi menyeluruh atas kebijakan negara terhadap masyarakat adat Papua.