Wagub Cok Ace Ikuti Arahan Presiden Secara Daring, Terkait Penanganan Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi

 

Denpasar, dewatanews.com - Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam strategi menangani pandemi tetap sama yang berfokus pada penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Hal ini disampaikannya dalam rapat penanganan pandemi Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi yang melibatkan sejumlah Menteri dan Kepala Daerah se-Indonesia salah satunya Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati secara virtual, Rabu (6/1).

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo, menambahkan bahwa kunci pemulihan ekonomi terletak pada bagaimana kita bisa berusaha dan bekerja keras dalam menghentikan dan mengendalikan Covid-19, karena seperti yang diketahui bersama bahwa sejak tiga (3) hari lalu Bangkok melakukan lock down,
Tokyo meningkatkan status kewilyahannya menjadi status darurat, Sedangkan Negara London dan Inggris juga melakukan lockdown.

Untuk mengoptimalkan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 seluruh warga Indonesia harus turut serta bekerja keras untuk penerapan disiplin terutama disiplin 3M, memgingat belakangan motivasi disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan (3M) mulai berkurang. 

 

"Saya minta kepada para Kepala Daerah kembali menggencarkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan dengan tujuan bersama kita lawan Covid-19," tegas Presiden Joko Widodo.

Joko Widodo menyampaikan bahwa vaksinasi tahapan pertama akan dimulai minggu depan, setelah dilakukan distribusi pada hari minggu lalu. Dengan target pada Januari 5.800.000 vaksin akan terdistribusi dan diberikan kepada masyarakat luas. Pada bulan Februari sebanyak 10.450.000 dan bulan Maret 13.300.000 vaksin akan kembali didistribusikan ke daerah seluruh Indonesia. Sementara untuk jumlah dosis vaksin yang sudah dipesan total sebanyak 329.500.000 Vaksinasi.

Penanganan Covid-19 dari pusat dan daerah sudah seirama sehingga Presiden RI meminta agar di daerah yang mengawali untuk dilakukan vaksin adalah Gubernur, Tenaga medis, tokoh agama, tokoh masyarakat setelah BPOM memberikan ijin penggunaan darurat dikeluarkan.

"Sehari atau dua hari setelah Pusat melkukn vaksin makan diteruskan oleh pemerintah daerah", tegas Presiden RI Joko Widodo.

Pemulihan ekonomi memiliki kunci pada investasi, sehingga Presiden meminta agar kepala daerah tidak menghambat adanya Investasi, karena kementerian dan pemerintah daerah memberikan pelayanan yang baik kepada investasi dan ditangani langsung oleh Gubernur.

Pembangunan yang ada di daerah pada tahun 2021 serangkaian ketahanan pangan agar percepatan terhadap perijinan diberikan dukungan penuh sehingga akan terhadap Provinsi dan Kabupaten yang terselesaikan dengan baik.

Undang Undang Wabah nomor 4 Tahun 1984 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kekebalan imunal atau imunity berupa vaksinasi, sehingga setiap warga negara akan terbebas dari penularan virus berbahaya yang sedang mewabah.

Masyarakat diminta terus menerapkan protokol kesehatan 3M, tidak lengah dan tetap waspada, karena vaksin ini akan terselesaikan dalam jangka waktu 15 bulan, dan untuk satu orang dua (2) kali injeksi vaksin dengan rentang waktu (tahap I ke tahap ke II) 2 s/d 6 minggu.