Wayan Suarja Sambut Baik Tahun 2019 Seluruh Tanah Bali Sudah Bersertifikat

Denpasar, Dewata News. Com - Ir. Wayan Suarja Agung R.MM yang akrab disapa Wayan Suarja sangat mendukung kalau seluruh tanah di Bali bersertifikat tahun 2019. Menurutnya ditenga arus reformasi birokrasi merupakan langkah terpenting untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, dan melayani. "Nantinya, birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani tersebut akan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, profesional, dan bersih dari praktik KKN," ujar calon legeslatif (caleg) DPR RI dapil Bali dari Partai NasDem nomor urut 7 ini, Kamis (28/2) di Denpasar.

Lanjutnya, reformasi birokrasi dengan ciri  ini juga akan membawa dampak positif bagi pembangunan Indonesia ke depan. Apalagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali sudah mulai berkomitmen untuk membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Dalam mewujudkan kondisi tersebut bukan hal yang mudah, namun juga bukan suatu hal yang mustahil. 

"Mustinya setiap instansi pemerintah perlu membangun komitmen bersama dan melakukan perubahan secara terstruktur, mulai dari membangun budaya berkinerja, memangkas birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan profesionalisme SDM, serta melakukan pengawasan secara efektif," terang mantan Staf Ahli di Kementrian Koperasi dan UKM.

Kemudian, dengan telah terwujudnya birokrasi yang bersih maka seluruh target yang diharapkan bisa tercapai. Seperti diketahui, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo telah mencanangkan di tahun 2019 seluruh bidang tanah di Bali harus memiliki sertifikat. 

"Wayan Suarja menjelaskan permasalahan sengketa tanah masih menjadi permasalahan yang serius. Baik itu sengketa antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pihak swasta," jelas Wayan Suarja yang juga pernah bekerja sebagai Deputi Pengkajian SDM di Kementerian Koperasi dan UKM.

Pensertifikatan kepemilikan tanah menjadi hal penting sehingga masyarakat memilki kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki. "Sekarang pemerintah telah memiliki program yang sangat bagus yakni Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap atau PTSL. Kalau dulu kan ada Program Nasional atau Prona sertifikat tanah, itu banyak yang jadi masalah, banyak juga yang masuk penjara. Namun yang sekarang PTSL, Saya rasa sangat bagus," imbuhnya.

Dengan demikian, maka Bali akan menjadi salah satu provinsi yang mampu menyelesaikan sertifikat lebih awal. Provinsi Bali akan menjadi provinsi pertama yang seluruh tanahnya bersertifikat. Zona integritas merupakan perintah langsung Kementrian ATR/BPN Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarkat.

Ia berharap target seluruh tanah di Provinsi Bali tahun ini bisa tersertifikat seluruhnya dengan baik. Dengan demikian Bali akan mampu mendahului provinsi lainnya dalam menyelesaikan sertifikat sesuai target yang diberikan pemerintah."Ini menunjukan adanya komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih bersih serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas, sehingga program reformasi birokrasi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya. (DN -