Komisi I DPRD Buleleng ”Hearing” Dengan Mitra Dewan

Buleleng, Dewata News. Com — Didampingi Wakil Ketua DPRD Buleleng Made Adi Purnawijaya, Ketua Komisi I Putu Mangku Mertayasa bersama anggotanya menyerap informasi dan usulan rencana kegiatan di masing-masing SKPD lingkup Pemkab Buleleng, baik BKPSDM, Satpol PP, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng di Ruang Gabungan Komisi DPRD kabupaten Buleleng.

Kepala inspektorat Buleleng  I Putu Yasa mengatakan, bahwa sebagai informasi kegiatan 2018  untuk posisi April lalu sudah mencapai fisik 22,94% dan realisasi keuangan per-30 April 2018 mencapai 21,67% sedangkan untuk program kerja di tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

Anggota Komisi I DPRD Buleleng, Wayan Teren meminta agar setiap SKPD yang hadir pada hari ini akan lebih baik jika membawa perbandingan naskah antara tahun 2018 dengan naskah atau renja (rencana kerja) tahun 2019 agar mengetahui naiknya berapa?dan kira-kira naiknya kenapa termasuk jumlah pegawainya.

Untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Buleleng disebutkan, kerja pagu tahun sebelumnya Rp6,628,955,560.00 dan di tahun 2019 direncanakan bertambah sejumlah Rp1.141.148.658.00.

Kepada Kepala Satpol PP Buleleng, Ketua Komisi I DPRD Buleleng, Mangku Mertayasa menanyakan tentang penambahan anggaran pada program kegiatan  penataan dan Inventarisasi asset barang milik daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dan menanyakan masalah pembangunan di sebelah di timur SPBBU Dencarik yang katanya sudah diberhentikan sementara, namun menurut kenyataan di lapangan pembangunan malah semakin lancar, padahal lahan tersebut termaksud kawasan jalur hijau.

Anggota Komisi I, Dewa Putu Cakra juga meminta data lengkap dari jumlah  PNS 106 orang itu,  termasuk golongannya.

Sesuai pemaparan dari Kepala Satpol PP  Buleleng Ida Bagus Suadnyana, SH, M.Si terkait pembangunan di sebelah timur SPBBU Dencarik, pihaknya sudah menindaklanjuti dengan tim terkait dan sudah berkordinasi dengan PPTSP Buleleng dan yang bersangkutan sudah mengajukan permohonan izin, dan jika PPTSP tidak memberikan izin sudah tentu pihaknya akan menindak tegas dengan SOP yang ada.

Terkait dengan data golongan untuk PNS, Kepala Satpol PP Buleleng ini menyampaikan akan menyusul mengirim data ke Komisi I secepatnya.

Sementara dari keterangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  Satu Pintu Kabupaten Buleleng, I Putu Karuna, bahwa PPTSP memiliki 11 Program dengan 50 kegiatan dengan pagu yang diberikan tahun 2019 sebesar Rp5.815.704.810. dan sebetulnya menurut kebutuhan, pihaknya ingin membangun gedung baru. karena sekarang hanya mendapatkan pagu sekian, sehingga tidak dapat membangun gedung. Padahal pembangunan gedung adalah merupakan target renaksi (rencana aksi pembrantasan korupsi).

Ketua Komisi I Putu Mangku Mertayasa juga memberikan aspresiasi kepada PPTSP kabupaten Buleleng karena pencapaian pendapatannya selalu di atas 100%, bahkan tahun lalu mencapai angka 125%.

Dari Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng pagu tahun 2019 sebesar Rp14.697.605.015. Terkait dengan pelayanan di Disdukcapil Buleleng, juga melayani jemput bola perekaman, cetak E-KTP, sampai ke desa-desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Yang sudah barang tentu akan memakai tenaga yang tidak sedikit apalagi tahun ini ada pegawai PNS yang akan pensiun, sehingga pihaknya sudah mengusulkan untuk penambahan PNS.

Ketua Komisi I, Mangku Mertayasa meminta kepada Disdukcapil Buleleng untuk membuat kajian analisa kebutuhan pegawai, sepanjang itu kebutuhan dan bukan keinginan, pihaknya akan mendukungnya.

Sedangkan dari Kepala BKPSDM Kabupaten Buleleng, I Gede Wisnawa, SH mengungkapkan pada tahun 2019 Belanja tidak langsung sejumlah Rp5.520.572.200 dan belanja langsung Rp10.516.841.742. tahun 2017 ada jabatan-jabatan yang sudah kosong dan sesuai dengan catatannya sampai tahun 2019 ada 7 kepala dinas yang akan pensiun.

Khusus bulan Mei ini, dijelaskan Wisnawa, sudah ada 1 jabatan yang sudah kosong dan sekarang sudah proses lelang jabatan sampai ditutup tanggal 21 Mei 2018 sudah kami umumkan melalui media cetak, elektronik bahkan media social dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan diantaranya peserta seleksi golongannya harus setara dengan kabag atau sekretaris dan camat Eselon IIIa.

Ketua Komisi I DPRD Buleleng, Putu Mangku Mertayasa meminta agar SKPD memprogramkan kunjungan kerja/studi banding selalu berkordinasi dengan DPRD bisa menjadikan sebuah refrensi didalam penyamaan persepsi dalam mengambil sebuah arah kebijakan.

Selanjutnya Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan kembali menggelar RDP dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesbangpol, Dinas Perkimta (bidang pertanahan), BKD (bidang asset), Dinas Kominfosandi, para camat se-Kabupaten Buleleng dan Bagian Umum, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng, terkait RKPD tahun 2019. (DN ~ TiR).—