Buleleng, Dewata News.com — ”Dipilih oleh rakyat dan berjuang untuk rakyat” sebagai komitmen yang dilontarkan IG.K.Kresna Budi sebagai Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali dari Fraksi Partai Golkar Dapil Kabupaten Buleleng periode 2014-2019 ketika ditemui di Kresna Budi Centre di Kelurahan Liligundi, Singaraja, Sabtu (25/04) siang.
Untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, IG.K.Kresna Budi
membentuk wadah Kresna Budi Centre, untuk tempat diskusi dalam memajukan
Kabupaten Buleleng agar sejajar dengan kabupaten lainnya di Bali, khususnya
menyeimbangkan geliat pembangunan di Bali Selatan. ”Dengan bertemu langsung
masyarakat, kami bisa tahu apa yang dibutuhkan untuk mengangkat harkat dan
martabat melalui pemberian bantuan sosial (bansos) dalam menggarap usaha mikro
kecil menengah (UMKM),” ungkapnya membuka pembicaraan siang itu.
Sebagai pendatang di lembaga legislatif, IG.K.Kresna Budi berupaya
dengan politisi gaek Nyoman Sugawa Korry dari Fraksi Partai Golkar bersama 10
anggota lainnya dari Dapil Buleleng memperjuangkan kebutuhan rakyat yang
diperlukan masyarakat Bali, khususnya Buleleng. ”Bukan memperjuangkan keinginan
pemerintah,” tegas mantan pengusaha ini.
Khusus untuk menyeimbangkan Bali Utara dan Bali Selatan, dia menegaskan,
Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng harus komitmen ”memuluskan”
pembangunan Bandara Internasional Buleleng (BIB) dan pembangunan infrastruktur
jalan tol, serta memberdayakan Pelabuhan Celukan Bawang. ”Para pemimpin
pemegang kebijakan di Pemprov maupun Pemkab Buleleng hendaknya mampu
menghilangkan perbedaan, dengan komit membangun Buleleng, karena Bali bukan di
Bali Selatan saja,” ungkap IG.K.Kresna Budi.
”Program yang digelindingkan pemkab
Buleleng melalui 12 PAS harus jelas dan pasti dengan memberdayakan para wakil
rakyat yang ada di provinsi Bali. Karena itu, alangkah bijaknya penguasa
Buleleng ketika melaksanakan Musrenbang Kabupaten Buleleng mengundang para
wakil rakyat yang ada di Provinsi Bali,” imbuhnya.
Disinggung wakil rakyat menjembatani Bansos dari Pemprov Bali kepada
masyarakat, dijelaskan IG.K.Kresna Budi, lebih dominan sasarannya untuk
kebutuhan masyarakat, tidak lagi untuk pembangunan fisik, seperti Balai Banjar,
karena untuk pembangunan fisik bisa dianggarkan melalui APBDes. Selain itu,
semestinya Bupati Buleleng harus jeli melalui Pimpinan SKPD masing-masing bersentuhan
langsung dengan para anggota DPRD Bali asal Buleleng yang mendapat kuota Bansos,
di samping untuk masyarakat jonstituen juga bisa untuk program kegiatan di SKPD
yang bersangkutan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, tapi jangan terjadi ”kong
kali kong”. (DN~*).—


No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com