Dewan Dorong, Bebaskan Pajak Petani

Dewata News - Badung

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Badung, Made Sumerta mendesak pemerintah segera membuat regulasi untuk memproteksi lahan pertanian di Badung. Menurutnya, salah satu penyebab beralih fungsinya lahan pertanian menjadi bangunan adalah mahalnya pajak yang harus dibayarkan oleh petani kepada pemerintah. Apalagi, pajak tanah yang dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dirasa sangat memberatkan petani.

“Nanti harus ada regulasi dari pemerintah untuk memproteksi petani. Agar pengenaan pajak untuk lahan pertanian tidak terlalu tinggi. Penghasilan mereka kan tidak seberapa, kedepan bisa jadi mereka menjual tanahnya karena pajak yang tinggi,” katanya, beberapa waktu lalu. Apalagi, pertanian juga merupakan salah satu penunjang sektor pariwisata. “Jadi itu harus disubsidi. Bila perlu di nol kan saja”, Seperti diberitakan Sunari Dewata.

Ia juga meminta pemerintah harus mengecek kelapangan lahan pertanian yang ada. Hal ini dilakukan agar pajak yang dibayarkan oleh petani sesuai dengan penghasilan yang didapatkannya. “Kalau memang masih lahan itu dipakai untuk pertanian. Jangan sampai hasil petani tidak mencukupi namun pajaknya sangat tinggi. Sekarang untuk kebutuhan hidup saja tidak cukup, tapi mereka harus bayar pajak tinggi”, katanya.

Selain itu, ia mengingatkan pemerintah jangan hanya memikirkan kepentingan sesat saja. “Jangan sampai nanti masyarakat kita memilih untuk transmigrasi,” katanya seraya mengingatkan Indonesia merupakan negara agraris. “Jangan sampai itu hanya sejarah lah”, imbuhnya.