Denpasar, dewatanews.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali menyoroti ketahanan energi, realisme target Pendapatan Asli Daerah (PAD), keterbatasan ruang fiskal, hingga efektivitas belanja pembangunan dalam Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.
Fraksi menegaskan, APBD tidak boleh sekadar menjadi instrumen administratif, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat Bali.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (26/10), yang dibacakan oleh Ni Kadek Darmini.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Gubernur Bali beserta jajaran eksekutif atas penyusunan dan penyampaian dokumen pengantar RAPBD 2027. Namun, fraksi menekankan pentingnya pencermatan terhadap kebijakan fiskal agar tetap berpihak kepada masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal Tri Hita Karana serta visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Ketahanan Energi Jadi Catatan Penting
Salah satu perhatian utama Fraksi PDI Perjuangan adalah persoalan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang sempat memicu antrean di sejumlah SPBU di Bali.
Meski kondisi pasokan mulai membaik dan antrean berangsur terurai, fraksi menilai pengalaman tersebut harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah Provinsi Bali didorong tidak hanya berfokus pada penanganan ketika persoalan terjadi, tetapi juga menyiapkan sistem mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan BBM, listrik, gas LPG, serta ketahanan pangan.
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dinilai perlu diperkuat agar ketersediaan dan keterjangkauan barang-barang esensial tetap terjaga, sehingga aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat tidak terganggu ketika terjadi keadaan darurat maupun perubahan kebijakan.
Target PAD Rp4,5 Triliun Harus Realistis
Dalam aspek pendapatan daerah, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti proyeksi PAD dalam RAPBD 2027 yang direncanakan mencapai lebih dari Rp4,5 triliun. Angka tersebut perlu dicermati dengan membandingkannya secara sepadan terhadap proyeksi PAD dalam Perubahan APBD 2026 yang mencapai lebih dari Rp4,3 triliun.
Fraksi menegaskan, kenaikan atau penurunan nominal anggaran tidak bisa langsung dinilai sebagai persoalan tanpa memperhatikan klasifikasi, asumsi pendapatan, dan komponen pembiayaan yang digunakan.
Karena itu, terdapat tiga hal yang menjadi perhatian, yakni dasar perhitungan target PAD berdasarkan realisasi penerimaan dan potensi riil, strategi optimalisasi pendapatan tanpa menambah beban pajak dan retribusi masyarakat secara berlebihan, serta langkah antisipasi apabila penerimaan dari sektor pariwisata tidak mencapai target.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, peningkatan kemandirian fiskal harus dilakukan melalui penguatan administrasi, digitalisasi, penertiban kebocoran, pemutakhiran basis data wajib pajak, peningkatan kepatuhan, dan optimalisasi aset daerah.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat ketergantungan ekonomi Bali terhadap pariwisata cukup besar, sementara pemerintah tetap harus memenuhi kewajiban belanja dan menjaga kualitas pelayanan publik ketika penerimaan tidak sesuai target.
Belanja Modal Rp337 Miliar, Infrastruktur Jadi Perhatian
Fraksi PDI Perjuangan juga mencermati struktur belanja daerah dalam RAPBD 2027 yang direncanakan lebih dari Rp6,1 triliun, dengan alokasi belanja modal sekitar Rp337 miliar.
Fraksi mempertanyakan apakah ruang fiskal yang tersedia telah memadai untuk membiayai kebutuhan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung program pembangunan yang memberikan dampak ekonomi jangka panjang.
Sejumlah sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian meliputi pengembangan infrastruktur air dan irigasi, perlindungan sumber daya alam, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan pertanian dan UMKM, pengembangan ekonomi berbasis budaya, penanganan kemacetan dan transportasi publik, serta pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan.
Fraksi menekankan, setiap alokasi belanja perlu dievaluasi secara objektif agar keterbatasan ruang fiskal dapat dikelola secara optimal dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Proyeksi SiLPA dan Penyertaan Modal Perlu Transparan
Persoalan keberlanjutan fiskal juga menjadi sorotan, terutama terkait proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pembiayaan defisit, dan penyertaan modal daerah.
Dalam RAPBD 2027, penerimaan pembiayaan direncanakan lebih dari Rp1,2 triliun, yang terutama bersumber dari proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp753 miliar lebih, termasuk sekitar Rp243 miliar untuk pembayaran pokok utang dan sekitar Rp510 miliar untuk penyertaan modal.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah menjelaskan dasar perhitungan dan komponen pembentuk proyeksi SiLPA tersebut. Pasalnya, besaran SiLPA 2026 belum dapat dipastikan sebelum tahun anggaran berakhir dan realisasi anggaran diketahui.
Pemerintah juga diharapkan menyiapkan langkah antisipatif apabila realisasi SiLPA lebih rendah daripada yang direncanakan, sehingga kesinambungan pembiayaan program prioritas dan pelaksanaan APBD 2027 tidak terganggu.
Terkait penyertaan modal daerah, fraksi mendorong keterbukaan informasi mengenai kelayakan investasi, proyeksi dividen atau manfaat ekonomi, risiko usaha, serta jangka waktu pengembalian manfaat bagi daerah.
Dengan demikian, penyertaan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran pembiayaan, tetapi juga harus memberikan manfaat fiskal dan ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak pada Kesejahteraan
Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti tema pembangunan Bali tahun 2027, yakni Akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,60–6,40 persen, tingkat kemiskinan 2,75–3,40 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 1,75–2,25 persen.
Fraksi menegaskan, capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta menjamin peningkatan kesejahteraan secara merata. Karena itu, target makro tersebut harus terhubung langsung dengan program dan alokasi anggaran yang terukur.
Pemerintah diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat lokal, memperkuat sektor nonpariwisata seperti pertanian dan industri UMKM, meningkatkan daya beli, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Selain itu, perkembangan investasi perlu diarahkan pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kepatuhan terhadap tata ruang, daya dukung lingkungan, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas
Sebagai penutup, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa berbagai catatan dan pertanyaan yang disampaikan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Fraksi berharap keterbukaan informasi mengenai asumsi pendapatan, struktur belanja, pembiayaan, dan indikator keberhasilan pembangunan dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat sekaligus mencegah munculnya opini yang menyesatkan akibat informasi yang tidak lengkap.
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengawal penyusunan APBD 2027 agar kebijakan fiskal daerah tetap berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.

No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com