Denpasar, dewatanews.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali menyoroti ketimpangan ekonomi antarwilayah, rendahnya alokasi belanja modal, serta tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap sektor pariwisata dalam Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.
Fraksi Golkar mengusulkan pemangkasan belanja operasi nonpelayanan publik dasar sebesar 10–15 persen dan mengalihkan hasil penghematan tersebut untuk meningkatkan belanja modal hingga minimal 12 persen dari total belanja daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pertanian, UMKM, infrastruktur, serta pemerataan pembangunan di Bali Utara dan Bali Barat.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Partai Golkar dalam Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (26/10). Pandangan umum fraksi dibacakan oleh I Wayan Gunawan.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar mengapresiasi langkah Gubernur Bali beserta jajaran dalam menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Namun, pengalaman antrean panjang di sejumlah SPBU dinilai menjadi pelajaran penting bahwa Bali membutuhkan sistem ketahanan dan koordinasi pasokan energi yang lebih terstruktur.
Golkar mengusulkan pembentukan Badan Koordinasi Penanganan dan Ketahanan Pasokan BBM Provinsi Bali, atau unit koordinasi khusus dengan fungsi dan kewenangan yang jelas. Unit tersebut diharapkan mampu memantau kebutuhan dan distribusi BBM, mendeteksi potensi gangguan pasokan sejak dini, serta mempercepat penyelesaian persoalan lintas instansi tanpa mengambil alih kewenangan Pertamina maupun BPH Migas.
Belanja Modal Hanya 5,5 Persen
Dalam pembahasan RAPBD 2027, Fraksi Golkar mencermati proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp5,7 triliun lebih, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp4,5 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,1 triliun lebih dengan defisit sekitar Rp475 miliar lebih atau 8,32 persen.
Golkar menilai struktur anggaran tersebut perlu dicermati agar kebijakan fiskal benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu perhatian utama adalah alokasi belanja operasi sebesar Rp4,8 triliun lebih, sementara belanja modal hanya sekitar Rp337 miliar lebih atau 5,5 persen dari total belanja daerah.
Menurut Fraksi Golkar, komposisi tersebut perlu dievaluasi agar ruang fiskal tidak terlalu terserap untuk belanja rutin birokrasi, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat masih memerlukan dukungan anggaran.
Karena itu, Golkar mengusulkan penghematan belanja operasi nonpelayanan publik dasar sebesar 10–15 persen, kemudian mengalihkan anggaran tersebut untuk meningkatkan belanja modal sekurang-kurangnya menjadi 12 persen dari total belanja.
Pengalihan anggaran itu diharapkan mendukung subsidi pupuk bagi pertanian terintegrasi, penguatan modal usaha UMKM lokal, penciptaan lapangan kerja, serta percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Bali Utara dan Bali Barat.
Ketimpangan Bali Selatan dan Wilayah Lain Jadi Sorotan
Fraksi Golkar juga menyoroti ketimpangan persebaran pertumbuhan ekonomi yang dinilai masih terkonsentrasi di Bali Selatan.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam pandangan umum fraksi, ekonomi Bali tumbuh 5,82 persen pada 2025. Namun, pertumbuhan Kabupaten Badung tercatat 6,26 persen dan Kota Denpasar 6,11 persen, sedangkan Kabupaten Jembrana tumbuh 5,26 persen dan Kabupaten Karangasem 5,25 persen.
Golkar menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih kuat untuk mendorong pemerataan pembangunan di Bali Barat, Utara, dan Timur.
Fraksi mengusulkan empat langkah strategis, yakni reformasi skema pembagian pendapatan untuk memperkuat keadilan fiskal antardaerah, percepatan konektivitas infrastruktur trans-Bali, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta pemberian insentif investasi bagi wilayah di luar Bali Selatan.
Golkar juga mengusulkan penataan zonasi investasi, termasuk mengkaji penghentian sementara pembangunan hotel baru di kawasan Bali Selatan, disertai insentif bagi investasi industri hijau dan pariwisata kesehatan berkelanjutan di Bali Utara, Barat, dan Timur.
Menurut fraksi, pemerataan ekonomi diperlukan untuk mengurangi tekanan kemacetan, alih fungsi lahan, dan urbanisasi, sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah asalnya.
Target PAD Rp4,5 Triliun Dinilai Rentan terhadap Pariwisata
Golkar mengingatkan bahwa target PAD Rp4,5 triliun lebih harus disertai skenario mitigasi fiskal yang matang. Ketergantungan terhadap pariwisata dan pajak kendaraan bermotor dinilai berpotensi memengaruhi penerimaan daerah apabila terjadi gejolak pariwisata global.
Karena itu, fraksi mendorong perluasan sumber pendapatan nonpajak melalui digitalisasi pungutan wisatawan asing, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan produktivitas dividen BUMD tanpa membebani daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Fraksi juga menyoroti indikator kemiskinan. Meski persentase kemiskinan Bali disebut sebesar 3,44 persen dan termasuk yang terendah secara nasional, Golkar mengingatkan adanya kenaikan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan berdasarkan data yang dikutip dalam pandangannya.
Kondisi tersebut, menurut fraksi, perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperbaiki kondisi masyarakat miskin, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan.
Pendidikan, Kesehatan, dan Desa Adat Perlu Diperkuat
Dalam sektor pendidikan, Golkar mencermati alokasi fungsi pendidikan sebesar Rp1,2 triliun lebih yang diarahkan antara lain untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah dan beasiswa siswa miskin.
Fraksi mengapresiasi dukungan terhadap akses pendidikan, tetapi mendorong agar anggaran juga memperkuat kompetensi guru, digitalisasi sekolah, pembangunan ruang kelas baru, dan pemerataan fasilitas pendidikan, terutama di wilayah yang masih kekurangan daya tampung sekolah negeri.
Pada sektor kesehatan, alokasi sekitar Rp620 miliar untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan fasilitas medis dinilai penting untuk menjamin akses layanan kesehatan. Namun, Golkar mengusulkan penguatan program promotif dan preventif agar anggaran kesehatan tidak hanya berfokus pada pembiayaan pengobatan, tetapi juga pencegahan penyakit.
Sementara itu, bantuan keuangan khusus sebesar Rp300 juta per desa adat, dengan total alokasi Rp448 miliar, dinilai berperan penting dalam menjaga adat, agama, tradisi, dan budaya Bali.
Golkar mendorong peningkatan akuntabilitas pemanfaatan dana tersebut sekaligus memperkuat Badan Usaha Milik Desa Adat (BUPDA), sehingga desa adat tidak hanya menjadi penjaga tradisi, tetapi juga mampu mengembangkan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat.
Penyertaan Modal Rp150 Miliar ke BPD Bali
Fraksi Golkar menyatakan mendukung rencana penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp150 miliar kepada PT Bank BPD Bali.
Menurut fraksi, penguatan permodalan tersebut berpotensi meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit usaha, memperluas pembiayaan produktif, serta meningkatkan kontribusi dividen bagi PAD.
Golkar berharap tambahan modal itu diikuti percepatan digitalisasi, transparansi transaksi, serta prioritas pembiayaan bagi sektor padat karya, pertanian terintegrasi, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Meski demikian, fraksi mengingatkan bahwa penyertaan modal juga menggunakan ruang fiskal daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan lainnya. Karena itu, manfaat ekonomi dan fiskal dari investasi tersebut perlu dipastikan secara terukur.
Desak Penanganan Kemacetan, Sampah, dan Pengawasan Wisata
Di luar struktur APBD, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Provinsi Bali.
Golkar mendesak percepatan integrasi transportasi publik dan penanganan titik kemacetan di kawasan Sarbagita. Fraksi juga meminta penguatan penegakan peraturan daerah terhadap akomodasi wisata tanpa izin, pelanggaran tata ruang, serta penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.
Selain itu, Golkar mendorong penguatan keamanan terpadu, pemasangan CCTV di titik rawan kriminalitas, pemerataan pembangunan sekolah, serta transparansi skema pembiayaan dan pengelolaan proyek strategis seperti Turyapada Tower dan Pusat Kebudayaan Bali.
Dalam pengelolaan pendapatan, fraksi meminta percepatan penerapan sistem e-retribution, optimalisasi pungutan wisatawan asing, dan pemanfaatan aset daerah secara transparan serta sesuai nilai pasar.
Golkar juga meminta penghapusan barang milik daerah yang rusak berat dan tidak lagi berfungsi, termasuk di lingkungan sekolah, agar tidak mengganggu kenyamanan belajar dan memperburuk tata kelola aset.
Di bidang pendidikan, fraksi mengusulkan agar kepala SMA yang masih berstatus penjabat (Pj) segera ditetapkan secara definitif untuk memperkuat kepastian kepemimpinan dan pengelolaan sekolah.
RAPBD 2027 Dilanjutkan ke Tahap Pembahasan
Fraksi Golkar menilai keberhasilan pembangunan Bali perlu diikuti kebijakan anggaran yang mampu menjawab tantangan baru, mulai dari ketahanan energi, pemerataan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, hingga penguatan kemandirian fiskal.
Melalui berbagai usulan tersebut, Golkar mendorong agar RAPBD 2027 lebih berorientasi pada pembangunan produktif, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh wilayah Bali.
Pada akhir pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan dapat menerima Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme legislasi yang berlaku.

No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com