Denpasar, dewatanews.com – Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027. Mulai dari penurunan pendapatan daerah, anjloknya belanja modal, berkurangnya anggaran pendidikan, hingga krisis kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), menjadi perhatian dalam pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna ke-55 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.
Pandangan umum tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali, I Komang Wirawan, di Denpasar, Senin (26/10).
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat-NasDem mencermati proyeksi pendapatan daerah tahun 2027 yang turun Rp837,9 miliar lebih atau 23,78 persen, dari Rp6,5 triliun lebih pada 2026 menjadi Rp5,7 triliun lebih.
Di tengah penurunan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru diproyeksikan meningkat Rp325,4 miliar lebih atau 7,68 persen, dari Rp4,2 triliun lebih menjadi Rp4,5 triliun lebih.
Fraksi Demokrat-NasDem menilai kondisi ini perlu diantisipasi melalui strategi penguatan kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan tarif pajak dan retribusi, tetapi juga melalui digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengembangan sumber PAD baru, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fraksi juga menyoroti proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat pada 2027 yang turun menjadi Rp1,14 triliun lebih, atau berkurang sekitar 50,31 persen dibandingkan tahun 2026 yang mencapai Rp2,31 triliun lebih.
Penurunan tersebut, menurut pandangan fraksi, berkaitan dengan belum dapat dianggarkannya sejumlah komponen transfer, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, serta insentif fiskal.
Untuk itu, Gubernur Bali beserta jajaran diminta memperkuat komunikasi dan koordinasi strategis dengan pemerintah pusat agar alokasi transfer dapat ditingkatkan atau setidaknya dipertahankan setara dengan tahun sebelumnya.
Belanja Modal Turun 58,1 Persen
Salah satu sorotan utama Fraksi Demokrat-NasDem adalah penurunan belanja modal dalam RAPBD 2027. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pandangan umum, belanja modal yang mencapai Rp806,2 miliar lebih pada 2026 direncanakan turun menjadi Rp337,8 miliar lebih pada 2027.
Penurunan sebesar Rp468,3 miliar lebih atau sekitar 58,1 persen tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penyebab berkurangnya alokasi anggaran pembangunan. Fraksi meminta penjelasan apakah kondisi itu disebabkan keterbatasan fiskal atau karena sebagian besar kebutuhan infrastruktur telah terpenuhi, serta bagaimana dampaknya terhadap percepatan pembangunan Bali.
Fraksi juga meminta penjelasan mengenai penurunan pagu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp601 miliar lebih, dari Rp1,9 triliun lebih pada 2026 menjadi Rp1,3 triliun lebih pada 2027.
Meski alokasi fungsi pendidikan disebut mencapai 21,68 persen, atau di atas ketentuan minimal 20 persen, Fraksi Demokrat-NasDem mempertanyakan dampak penurunan anggaran tersebut terhadap kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, khususnya pada jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Selain itu, fraksi meminta penjelasan mengenai belanja pegawai dalam RAPBD 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp2,1 triliun lebih atau 35,88 persen dari total belanja daerah, di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Pemerintah Provinsi Bali diminta menjelaskan kesesuaiannya dengan ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen serta komponen yang mungkin dikecualikan dalam perhitungannya.
Fraksi turut mempertanyakan dasar proyeksi kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dari Rp196 miliar lebih pada 2026 menjadi Rp317,14 miliar lebih pada 2027. Kenaikan Rp121,14 miliar lebih tersebut terutama bersumber dari PT Bank BPD Bali. Fraksi meminta penjelasan apakah proyeksi itu telah didukung rencana bisnis masing-masing BUMD.
Pungutan Wisatawan Asing Ditargetkan Rp600 Miliar
Pada sektor pariwisata, Fraksi Demokrat-NasDem menyoroti target pungutan wisatawan asing (PWA) tahun 2027 sebesar Rp600 miliar, meningkat Rp100 miliar atau 20 persen dibandingkan target 2026 sebesar Rp500 miliar.
Fraksi meminta pemerintah menjelaskan dasar penetapan target tersebut, apakah berdasarkan potensi jumlah kunjungan wisatawan, tingkat kepatuhan pembayaran, atau rencana kerja sama dengan pihak ketiga.
Fraksi juga menegaskan agar penerimaan PWA benar-benar dikembalikan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, pelestarian budaya, dan pembangunan infrastruktur, bukan dialihkan untuk kepentingan di luar tujuan tersebut.
Dalam pengelolaan belanja daerah secara keseluruhan, Fraksi Demokrat-NasDem mendorong penguatan hubungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap program dan kegiatan diharapkan memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, serta berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Desak Pertanggungjawaban atas Krisis Kelangkaan BBM
Di luar persoalan RAPBD 2027, Fraksi Demokrat-NasDem turut menyoroti krisis kelangkaan BBM yang disebut terjadi sejak 12 Oktober 2026. Kondisi tersebut dinilai meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi serta keamanan di Bali.
Menurut fraksi, kelangkaan BBM berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan meningkatnya biaya ekonomi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat Bali yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Demokrat-NasDem menuntut pertanggungjawaban Pertamina beserta jajarannya dan mengusulkan pemberian kompensasi kepada masyarakat Bali melalui penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Fraksi juga mendesak perbaikan manajemen dan tata kelola distribusi BBM agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Pemerintah Provinsi Bali pun diminta mengambil langkah proaktif dengan menyampaikan surat resmi kepada pihak terkait, disertai data kebutuhan riil di lapangan, serta mengupayakan solusi konkret, terukur, dan berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan BBM dan gas bagi masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran aktivitas perekonomian, distribusi barang dan jasa, serta melindungi kesejahteraan masyarakat Bali.
Dorong Penguatan Layanan Kesehatan dan Infrastruktur
Pada sektor kesehatan, Fraksi Demokrat-NasDem mendorong peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi Bali, baik dari sisi tenaga medis maupun ketersediaan peralatan kesehatan.
Fraksi mengusulkan penguatan fungsi rumah sakit provinsi sebagai pusat rujukan bagi RSUD kabupaten/kota melalui pengembangan layanan spesialis sesuai kebutuhan. Di antaranya, penguatan layanan kesehatan jiwa di RSUD Bangli, perluasan layanan mata dan THT, layanan kanker serta penyakit dalam di RSUD Bali Mandara, layanan ortopedi, otot dan saraf di RSUD Puri Raharja, serta layanan ibu dan anak di RSUD Dharma Yadnya.
Selain itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan kebijakan khusus berupa cadangan atau peningkatan pagu anggaran untuk mengantisipasi bencana alam, terutama kebakaran hutan dan banjir.
Fraksi juga menekankan pentingnya peningkatan anggaran perbaikan infrastruktur jalan, tidak hanya pada jalan provinsi, tetapi juga jalan yang terkoneksi dengan jalan kabupaten/kota dan desa. Menurut fraksi, perbaikan jalan perlu menjadi perhatian mengingat sektor kendaraan bermotor dan pariwisata merupakan sumber penting pendapatan daerah.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi Demokrat-NasDem meminta Pemerintah Provinsi Bali memberikan penjelasan atas berbagai catatan dan pertanyaan yang disampaikan, sekaligus memastikan penyusunan APBD 2027 tetap berorientasi pada penguatan fiskal, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Bali.

No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com