Gubernur Bali Siap Bersinergi dengan DPRD Sempurnakan Perubahan APBD 2026

Denpasar, dewatanews.com — Gubernur Bali menegaskan keterbukaannya terhadap kritik dan masukan DPRD Provinsi Bali dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

Gubernur menyebut, setiap masukan fraksi DPRD bukan sekadar bagian dari proses pembahasan anggaran, tetapi menjadi pijakan penting untuk memastikan APBD benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9).

Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas berbagai kritik, saran, masukan, serta catatan konstruktif yang disampaikan seluruh fraksi.

Menurutnya, pandangan DPRD menjadi bahan penting bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk memastikan pengelolaan APBD semakin adaptif, prudent, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

“APBD tidak semata-mata dipandang sebagai dokumen keuangan daerah, tetapi sebagai instrumen kebijakan publik yang harus mampu menerjemahkan arah pembangunan Bali ke dalam program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

PAD Digenjot Tanpa Membebani Masyarakat

Salah satu perhatian utama yang disampaikan Gubernur adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Provinsi Bali akan terus mengoptimalkan PAD dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Peningkatan pendapatan tidak boleh dilakukan dengan semata-mata membebani masyarakat maupun dunia usaha.

Optimalisasi akan ditempuh melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, hingga peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah, termasuk retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), juga akan diperkuat. Setiap penerimaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan Bali.

Pariwisata dan Ekonomi Bali Harus Lebih Tahan Guncangan

Di sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali menyambut masukan DPRD terkait pentingnya mitigasi terhadap berbagai risiko yang dapat memengaruhi kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah.

Pemerintah daerah akan menyiapkan berbagai skenario dan langkah antisipasi menghadapi perubahan kondisi eksternal, termasuk gangguan konektivitas dan mobilitas.

Di saat bersamaan, penguatan sektor ekonomi lain seperti pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, dan ekonomi digital terus didorong untuk memperkuat ketahanan ekonomi Bali.

Setiap Rupiah APBD Harus Memberi Manfaat

Dalam pengelolaan belanja daerah, Gubernur menegaskan bahwa peningkatan anggaran harus diarahkan pada program prioritas dan produktif.

Efisiensi, menurutnya, bukan sekadar memangkas belanja, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Perhatian juga diberikan terhadap realisasi belanja modal yang masih perlu dipercepat. Pemerintah Provinsi Bali akan mendorong percepatan proyek-proyek prioritas dengan tetap memastikan kualitas pembangunan.

Anggaran diarahkan antara lain untuk pemeliharaan infrastruktur dasar, jalan, trotoar dan pasar, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.

Pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menciptakan efek ekonomi yang lebih luas, termasuk melalui penguatan pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi, konektivitas, dan pariwisata.

Pemanfaatan aset daerah secara produktif turut didorong, termasuk untuk pengembangan green tourism dan sport tourism, sehingga aset tidak hanya menjadi kekayaan yang tercatat, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Pinjaman Daerah dan Hibah Akan Diperketat

Terkait SiLPA dan rencana pinjaman daerah, Gubernur memastikan kebijakan pembiayaan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan transparan dengan tetap memperhatikan kesehatan fiskal daerah.

Penggunaan SiLPA akan diarahkan sesuai ketentuan dan kebutuhan prioritas. Sementara itu, setiap kebijakan pinjaman harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kewajiban pembayaran, kebutuhan pembangunan, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Pengelolaan hibah juga menjadi perhatian. Peningkatan belanja hibah harus diiringi penguatan verifikasi, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan evaluasi manfaat.

“Hibah diharapkan benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan mendukung program pembangunan, bukan sekadar penyaluran anggaran,” ujarnya.

Pembangunan Tak Boleh Hanya Terpusat di Bali Selatan

Gubernur juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan. Penguatan Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat menjadi bagian strategis untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan, serta mencegah konsentrasi pertumbuhan hanya di Bali Selatan.

Dalam hal tata ruang dan investasi, pembangunan harus tetap berjalan sesuai ketentuan tata ruang, lingkungan hidup, serta peraturan perundang-undangan.

Penegakan aturan, lanjut Gubernur, harus dilakukan secara konsisten dan objektif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Harga Tanah, Hunian hingga Lingkungan Jadi Perhatian

Pemerintah Provinsi Bali juga mencermati persoalan meningkatnya harga tanah dan hunian di sejumlah wilayah.

Kebijakan pembangunan ke depan diharapkan tetap memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk hidup, bekerja, dan berkembang di Bali.

Sementara di bidang lingkungan, penanganan sampah terpadu, pengelolaan lingkungan, pencegahan kebakaran hutan dan mangrove, serta penguatan transportasi publik akan terus menjadi prioritas.

Di sektor kesehatan, pemerintah juga berkomitmen memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta konektivitas sistem rujukan antar-rumah sakit kabupaten/kota.

Gubernur: APBD Harus Dirasakan Masyarakat

Gubernur menegaskan seluruh masukan fraksi DPRD akan menjadi bagian dari proses pembahasan bersama untuk menyempurnakan Perubahan APBD 2026.

Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD, menurutnya, memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan perubahan anggaran tidak hanya tepat secara administratif dan fiskal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” ujar Gubernur.

Ia menambahkan, sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, DPRD, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan efektif, terukur, dan akuntabel.

“Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya dan jati diri Bali,” pungkasnya.