Bupati Adi Arnawa Minta Desa Tak Jadi Penonton, Harus Jadi Penggerak Ekonomi Badung

Badung, dewatanews.com — Pertumbuhan pariwisata Badung harus memberikan manfaat nyata hingga ke tingkat desa. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan, masyarakat desa tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi pelaku utama dalam menggerakkan ekonomi daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Adi Arnawa saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa yang diikuti seluruh Camat dan Perbekel se-Kabupaten Badung di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (14/9).

Rakor yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Badung tersebut menjadi forum untuk menyelaraskan program pembangunan desa dengan kebijakan pemerintah kabupaten. Potensi ekonomi lokal didorong agar mampu mendukung visi pembangunan pariwisata Badung yang berkualitas sekaligus tetap berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Dalam arahannya, Adi Arnawa meminta desa lebih kreatif mengoptimalkan BUMDes, UMKM, ekonomi kreatif, hingga desa wisata. Menurutnya, sektor-sektor tersebut harus mampu membuka ruang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.

“Kita ingin masyarakat desa tidak hanya menjadi penonton dari pertumbuhan pariwisata, tetapi menjadi pelaku utama yang memperoleh manfaat dari perkembangan ekonomi daerah,” ujar Adi Arnawa.

Selain penguatan ekonomi, Bupati juga meminta seluruh aspirasi Perbekel terkait infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan, hingga keamanan segera diinventarisasi. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan di desa dapat ditangani secara cepat melalui koordinasi lintas kewenangan.

Adi Arnawa juga menekankan pentingnya memperkuat keterkaitan sektor pertanian dan pariwisata. Pembangunan ekonomi, kata dia, harus tetap menjaga lingkungan dan budaya Bali.

“Pembangunan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan dan budaya, tetapi justru memperkuat keduanya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMD Badung Komang Budi Argawa melaporkan, Dana Desa tahun 2026 sebesar Rp16,08 miliar untuk 46 desa telah terserap 100 persen.

Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan pagu Rp39,22 miliar, realisasi penyerapan mencapai 63,35 persen per 31 Agustus 2026.

Sedangkan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tercatat 46,88 persen dari pagu Rp873,50 miliar. Sementara Retribusi Daerah mencapai 62,83 persen dari pagu Rp20,16 miliar.

Pada 2026, sejumlah program prioritas desa diarahkan pada bimbingan belajar Bahasa Inggris untuk peningkatan sumber daya manusia, kesiapsiagaan menghadapi bencana, pengelolaan sampah terpadu, serta pembangunan infrastruktur pedesaan.

Rakor tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan pembangunan di tingkat desa tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak searah dengan kebijakan Kabupaten Badung dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.