Bali Dapat Kuota PLTS 1.000 MWp, Target Mandiri Energi dan Energi Bersih pada 2030

Jembrana, dewatanews.com — Bali mendapat kuota pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 1.000 MWp dalam Program PLTS Nasional 100 GWp yang diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Jembrana, Selasa (25/8).

Program tersebut menjadi langkah besar Bali menuju kemandirian energi berbasis energi bersih, sekaligus memperkuat posisi Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata dunia yang membutuhkan ekosistem lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Peresmian di Jembrana dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Menko Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Koperasi, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kapolri, Wakil Panglima TNI, Direktur Utama PT PLN, Direktur Utama PT Pertamina, jajaran Kementerian ESDM dan PT PLN, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Bupati Jembrana.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga meninjau lokasi pembangunan PLTS berkapasitas 321 MWp di kawasan seluas 321 hektare. Tahap awal pembangunan sebesar 1 MWp di atas lahan 1 hektare dimulai pada 25 Agustus 2026. Pembangunan selanjutnya dijadwalkan dimulai September 2026 dan ditargetkan rampung pada September 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Bali untuk menyiapkan lahan kering atau tidak produktif yang dibutuhkan bagi pembangunan PLTS. Untuk tahap awal, sedikitnya 1.000 hektare lahan disiapkan di Kabupaten Jembrana, Buleleng, dan Karangasem.

Bahkan, berdasarkan arahan Menteri ESDM kepada Direktur Utama PT PLN, kuota PLTS untuk Bali berpotensi ditambah menjadi 1.500 MWp. Tambahan tersebut disebut sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Bali dalam menyiapkan lahan hingga sekitar 1.500 hektare.

Koster menegaskan, pembangunan PLTS 1.000 MWp sejalan dengan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih, sebagaimana diatur dalam Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 melalui Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.

Selain PLTS, Bali juga tengah mendorong pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas dengan total kapasitas 1.550 MW. Dengan kombinasi kedua sumber energi tersebut, Bali ditargetkan paling lambat pada 2030 mampu mewujudkan kemandirian energi dengan basis energi yang lebih bersih.

Menurut Koster, program PLTS 1.000 MWp bukan hanya berkaitan dengan ketahanan energi, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap masa depan Bali. Pemanfaatan energi surya diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan sumber energi dari luar Bali, sekaligus mendukung lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Kemandirian energi berbasis energi bersih juga dinilai akan memperkuat sektor pariwisata Bali. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali membutuhkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, serta ketangguhan pariwisata dalam menghadapi dinamika global.

Keputusan Bali memperoleh kuota PLTS 1.000 MWp disebut merupakan hasil pembahasan intensif antara Gubernur Bali Wayan Koster, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beserta jajaran Kementerian ESDM pada Sabtu (22/8) malam. Pembahasan tersebut kemudian mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (23/8).

Koster menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo atas kebijakan pemberian kuota PLTS 1.000 MWp yang didedikasikan bagi masyarakat Bali.

Dengan dimulainya program ini, Bali menatap babak baru menuju kemandirian energi—dari Pulau Dewata untuk energi bersih dan masa depan generasi penerus.