Badung Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2026, Belanja Infrastruktur Tembus 59,8 Persen

Badung, dewatanews.com — Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Dalam perubahan anggaran tersebut, belanja infrastruktur dirancang mencapai 59,8 persen, dengan belanja modal menembus lebih dari Rp4 triliun.

Kesepakatan dituangkan melalui penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Kamis (13/8).

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan, peningkatan pendapatan daerah menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan belanja pada Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026. Pendapatan daerah meningkat sekitar Rp200 miliar, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari sekitar Rp9,5 triliun menjadi Rp9,8 triliun.

Seiring peningkatan pendapatan tersebut, belanja daerah juga mengalami kenaikan sekitar Rp1,7 triliun, dari sebelumnya lebih dari Rp11 triliun menjadi lebih dari Rp13 triliun. Sebagian besar tambahan belanja diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan jaringan baru.

“Ini luar biasa karena mungkin dalam sejarah baru pertama kali kita bisa mencapai belanja infrastruktur 59,8 persen. Belanja modal juga mencapai Rp4 triliun lebih. Kondisi ini tentu harus kita jaga untuk meningkatkan daya dukung dan daya saing daerah,” ujar Adi Arnawa.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam menjaga daya saing Badung. Terlebih, daerah lain juga terus melakukan pembenahan dan pengembangan untuk meningkatkan daya saing.

Karena itu, perubahan anggaran diarahkan untuk mendukung tujuh prioritas pembangunan daerah, mulai dari penguatan kerukunan umat beragama serta pelestarian tradisi, adat, seni dan budaya Bali; peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; hingga penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Prioritas lainnya meliputi integrasi pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata, peningkatan kualitas infrastruktur publik dan pembangunan jaringan jalan baru, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi, serta peningkatan kualitas pariwisata Badung.

Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada DPRD Badung yang telah melakukan pembahasan hingga tercapainya kesepakatan. Selanjutnya, program-program yang telah disepakati akan disinergikan dengan dokumen anggaran dan menjalani tahapan evaluasi oleh pemerintah.

Ia menegaskan, sejumlah pembangunan infrastruktur dalam perubahan anggaran juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Pembangunan jaringan jalan baru menjadi salah satu fokus untuk meningkatkan keterhubungan antarkawasan di Badung.

“Banyak perubahan belanja yang kita lakukan, termasuk untuk beberapa infrastruktur yang memang menjadi bagian dari konektivitas jalan-jalan yang sudah kita rancang. Ini yang kita dorong juga dalam perubahan, sehingga ke depan konektivitas antarwilayah bisa semakin baik,” katanya.

Bupati berharap seluruh program yang telah dirancang dan disepakati dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya dukung, daya saing, dan kualitas pembangunan Kabupaten Badung.