Wamen ATR/BPN Dorong Tata Ruang Jadi “Panglima” Pembangunan Bali

Denpasar, dewatanews.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan pentingnya menjadikan tata ruang sebagai landasan utama pembangunan dan investasi di Bali. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7) pagi.

Menurut Ossy, tantangan utama Bali saat ini adalah mengelola ruang yang terbatas di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Karena itu, perencanaan tata ruang harus terintegrasi mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga rencana detail tata ruang (RDTR).

Ia menjelaskan, Bali sebenarnya telah memiliki perangkat regulasi yang cukup lengkap, mulai dari Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Bali, dua Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (Subak Bali dan Sarbagita), hingga Peraturan Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Ini menjadi titik awal yang kuat. Sesuai arahan Menko, tata ruang harus menjadi panglima sekaligus landasan dalam pembangunan dan investasi ke depan,” ujarnya.

Saat ini, pemerintah juga tengah melakukan revisi kebijakan penataan ruang agar lebih adaptif. Ke depan, perubahan tata ruang diharapkan tidak harus menunggu lima tahun, tetapi bisa dilakukan secara parsial sesuai kebutuhan daerah.

Ossy menekankan bahwa RDTR merupakan petunjuk operasional pembangunan yang lebih rinci. Pemerintah menargetkan penyusunan 2.000 RDTR secara nasional. Hingga kini, baru 674 RDTR yang terealisasi.

“Atas arahan Presiden, penyusunan RDTR akan dipercepat, dengan target 400 RDTR per tahun selama tiga tahun ke depan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, dari target 75 RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission), saat ini baru 30 yang telah terhubung. Kota Denpasar dan Kabupaten Badung disebut sudah mencapai integrasi penuh, sementara daerah lain masih perlu percepatan.

Ossy pun mengajak para kepala daerah di Bali untuk aktif berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna mempercepat penyusunan dan integrasi RDTR di wilayah masing-masing.

“Dengan tata ruang yang kuat dan terintegrasi, pembangunan di Bali dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan investasi di masa depan,” pungkasnya.