Denpasar, dewatanews.com — Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, menyoroti pertumbuhan signifikan sektor pariwisata Bali yang mencapai 55,27 persen, sekaligus mengingatkan adanya tantangan serius yang dapat mengancam keberlanjutan destinasi unggulan tersebut.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7) pagi.
Widiyanti menjelaskan, meskipun investasi dan kinerja pariwisata menunjukkan tren positif, Bali masih dihadapkan pada sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait pengelolaan sampah, keterbatasan infrastruktur, serta belum optimalnya integrasi tata ruang dengan sistem perizinan.
“Issu sampah bahkan sudah memicu krisis reputasi di tingkat internasional. Kita tentu tidak ingin Bali dikenal dengan citra negatif,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, kebutuhan pendanaan infrastruktur Bali diperkirakan mencapai 16,4 hingga 24,7 miliar dolar AS atau setara Rp295,2 hingga Rp444 triliun. Kebutuhan tersebut mencakup sektor energi, pengolahan sampah, transportasi, air bersih, sanitasi, hingga infrastruktur pendukung pariwisata.
Pemerintah, lanjutnya, telah menerima berbagai kajian dan proposal dari pemangku kepentingan daerah terkait kebutuhan tersebut. Untuk itu, ia mendorong pembentukan kelompok kerja lintas sektor guna menyusun prioritas dan mempercepat realisasi pembangunan.
Di sektor lingkungan, Kementerian Pariwisata juga menggencarkan sejumlah program seperti wisata bersih, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, serta pendampingan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan penyedia jasa pengelolaan sampah tersertifikasi dan belum jelasnya mekanisme sanksi.
Selain itu, Widiyanti menyoroti perlunya percepatan pembangunan fasilitas TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), terutama di kawasan destinasi wisata dan desa wisata.
Dari sisi tata kelola, ia menekankan pentingnya percepatan penyusunan RTRW dan RDTR yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Saat ini, baru 28 RDTR yang terintegrasi, sementara total kebutuhan mencapai 73 RDTR.
“Dengan tata ruang yang terintegrasi, penyalahgunaan lahan, termasuk pembangunan di kawasan hijau, bisa diminimalkan,” jelasnya.
Untuk mengurangi kepadatan wisatawan di Bali Selatan, pemerintah juga mendorong pemerataan destinasi melalui pengembangan Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur. Program ini mencakup penguatan jalur wisata, pengembangan desa wisata, hingga peningkatan infrastruktur pendukung.
Widiyanti menambahkan, peningkatan konektivitas juga menjadi kunci, termasuk rencana pembangunan Tol Gilimanuk serta penguatan pelabuhan dan jalur transportasi di wilayah utara Bali.
“Bali masih sangat berpeluang menarik wisatawan baru. Namun, tantangan yang ada harus segera diatasi secara terintegrasi agar pertumbuhan ini tetap berkelanjutan,” pungkasnya.
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com