Koster Minta HKTI Dukung Percepatan Capaian Kedaulatan Pangan di Bali

Denpasar, dewatanews.com - Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta dukungan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk mempercepat program kedaulatan pangan di Provinsi Bali. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan Made Muliawan Arya (De Gadjah) sebagai Ketua DPD HKTI Bali periode 2026–2031 di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7).

Ketua DPD HKTI Bali beserta jajaran pengurus dilantik oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa secara umum sektor pertanian di Bali berkembang cukup baik.

“Perhitungan kami, produksi mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Bali. Bahkan beberapa komoditas mengalami surplus, seperti beras, jagung, bawang merah, dan cabai,” ujarnya.

Namun demikian, Bali masih mengalami defisit dalam pemenuhan kebutuhan bawang putih sehingga masih bergantung pada impor.

Menurut Gubernur Bali dua periode tersebut, kondisi ini terjadi karena masyarakat lebih menyukai bawang putih impor yang harganya lebih murah dibandingkan hasil produksi petani lokal. Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus mendorong perluasan area tanam bawang putih di sejumlah kabupaten seperti Bangli, Jembrana, dan Karangasem.

“Saya terus mendorong perluasan area tanam bawang putih. Jika produksinya sudah mencukupi, kita bisa menghentikan impor,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari program mewujudkan kedaulatan pangan Bali.

“Salah satu prioritas pembangunan Bali adalah mewujudkan kedaulatan pangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Koster menyinggung besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali yang mencapai 14 persen. Oleh karena itu, Pemprov Bali memberikan perhatian serius terhadap sektor ini.

“Saat ini kami tengah berupaya meningkatkan kapasitas pertanian dari hulu hingga hilir,” katanya.

Selain itu, Pemprov Bali juga memprioritaskan pengembangan pertanian organik, khususnya pada lahan sawah. Dari total 64 ribu hektare sawah, sekitar 60 persen di antaranya telah mengantongi sertifikat organik.

“Hal ini sejalan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik,” ungkapnya.

Program tersebut mendapat sambutan antusias dari para petani karena mampu meningkatkan nilai ekonomi produk yang dihasilkan.

“Ini juga sangat penting untuk menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati sehingga tidak merusak ekosistem,” tambahnya.

Seiring meningkatnya minat petani dalam menerapkan sistem pertanian organik, Bali kini menghadapi kekurangan pasokan pupuk cair.

“Kami berharap mendapatkan kuota lebih banyak karena kebutuhan terus meningkat. Dulu sangat sulit mengarahkan petani ke sistem organik, tetapi sekarang mereka sangat antusias,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan selamat kepada Ketua HKTI beserta jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan HKTI dapat mendorong kemajuan sektor pertanian di Bali.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, mengajak HKTI Bali untuk berperan aktif dalam program ketahanan pangan.

“HKTI harus mampu menjembatani kebutuhan petani. Saya berharap tidak ada lagi petani yang hidupnya tidak sejahtera dan tidak ada lagi produk pertanian yang dihargai rendah,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi program Pemprov Bali dalam memajukan sektor pertanian serta menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh, termasuk penambahan kuota pupuk cair.

Di sisi lain, Made Muliawan Arya (De Gadjah) menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Koster atas dukungannya sehingga pelantikan dapat terlaksana dalam waktu persiapan yang singkat.

Ia menyebut Gubernur Koster sebagai sosok pemimpin yang mengedepankan sinergi demi kepentingan Bali. Sebagai Ketua HKTI Bali yang baru dilantik, ia menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik.

“Dengan dukungan Bapak Gubernur, kita akan berkolaborasi untuk kepentingan para petani Bali,” pungkasnya.