Denpasar, dewatanews.com — Gubernur Bali, Wayan Koster, mengajak para pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) untuk berkolaborasi menyusun konsep hunian masa depan yang lebih hemat lahan. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi keterbatasan lahan seiring pertumbuhan jumlah penduduk.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Bali Tahun 2026 di Quest San Hotel Denpasar, Rabu (8/7).
Dalam sambutannya, Koster menyoroti ketersediaan lahan sebagai tantangan utama Bali dalam penyediaan hunian layak. Ia menegaskan bahwa pengembangan perumahan di Pulau Dewata harus dirancang secara khusus karena luas wilayah yang terbatas.
“Bali itu kecil, luasnya hanya 5.590 kilometer persegi. Secara umum tingkat kepadatan penduduk masih bagus, kecuali Kota Denpasar,” ujarnya.
Menurutnya, Bali membutuhkan desain perumahan yang efisien, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan.
“Kita harus punya desain perumahan dengan pemanfaatan lahan yang lebih efisien. Jangan sampai satu rumah dirancang dengan kebutuhan lahan yang luas, karena lama-lama lahan akan habis hanya untuk rumah,” tegasnya.
Koster menambahkan, konsep pemanfaatan lahan yang efisien sejalan dengan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Praktik Nominee.
“Artinya, lahan produktif tidak bisa dialihfungsikan untuk pengembangan kawasan permukiman. Hanya lahan tidak produktif yang boleh dikembangkan,” jelasnya.
Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memetakan kawasan yang dapat dikembangkan sebagai permukiman di setiap kabupaten/kota.
Selain itu, Koster menanggapi aspirasi REI terkait batas minimum luas pengembangan perumahan yang saat ini ditetapkan 100 meter persegi.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi saya. Saya akan bicarakan dengan para bupati agar luasan itu bisa dikurangi supaya lebih fleksibel,” imbuhnya.
Menurutnya, tekanan terhadap lahan akan semakin tinggi di masa depan, sehingga konsep hunian harus lebih efisien.
“Tidak bisa lagi satu rumah itu 5 are atau 10 are. Kita harus mulai merancang konsep rumah masa depan yang efisien dan efektif, seperti di Jepang dengan ukuran ruang yang lebih kecil,” pungkasnya.
Ketua DPD REI Bali, Anak Agung Darma Setiawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakerda bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum evaluasi agar organisasi semakin kuat dan adaptif.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi membuka peluang besar bagi anggota REI karena kebutuhan hunian akan terus meningkat.
“Terlebih lagi pemerintah memiliki program pembangunan tiga juta hunian bagi masyarakat. Sebagai organisasi pengembang tertua dan terbesar, REI memiliki tanggung jawab besar untuk menyukseskan program ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP REI, Joko Suranto, mengapresiasi kehadiran Gubernur Koster dalam Rakerda REI Bali.
“Ini membuktikan bahwa Bapak Gubernur Bali profesional dan rasional. Masyarakat Bali harus bangga,” katanya.
Ia juga menyinggung tingginya investasi properti di Bali yang mencapai Rp12,1 triliun. Namun, menurutnya, besarnya investasi tersebut membutuhkan pengelolaan yang baik dan terarah.
“Yang paling dibutuhkan saat ini adalah penetapan zonasi dan kehadiran lembaga yang bertindak sebagai offtaker,” jelasnya.
Ketua Panitia Rakerda REI Bali, Anak Agung Ngurah Ananta Wijaya, menambahkan bahwa kegiatan yang diikuti 61 peserta ini bertujuan untuk mengevaluasi program kerja serta menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan sektor properti.

No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com