Raih WTP 13 Kali Berturut-turut, BPK RI Puji Komitmen Pemprov Bali Kelola Keuangan Secara Good Governance

Denpasar, dewatanews.com – Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang ke-13 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2012.

Penghargaan tersebut diserahkan Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Sidang Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6).

Menurut Nyoman Adhi, keberhasilan meraih WTP selama 13 tahun beruntun merupakan bukti nyata komitmen dan konsistensi Pemerintah Provinsi Bali dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Ini prestasi yang luar biasa. Suatu bentuk komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara good governance,” ujarnya.

Meski demikian, BPK RI masih menemukan sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian. Mayoritas merupakan temuan berulang yang dinilai mencerminkan adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami berharap temuan-temuan berulang ini dapat diminimalisasi pada masa mendatang,” tambahnya.

Selain memberikan apresiasi atas capaian WTP, BPK RI juga menyoroti berbagai prestasi yang berhasil diraih Pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah kabupaten/kota se-Bali, termasuk penghargaan yang diterima dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah 2026.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh hasil audit BPK RI. Ia mengaku telah menyiapkan rencana aksi (action plan) agar rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

Koster juga menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan daerah serta mengaku rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Harus jujur. Yang sakit dibilang sakit, yang sehat dibilang sehat,” tegasnya.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 turut dirangkaikan dengan penyerahan hasil pemeriksaan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Bali.