300 Kilometer Jalan Rusak di Buleleng, Pemkab Baru Mampu Tangani 30 Kilometer per Tahun

Buleleng, dewatanews.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng memetakan sekitar 300 kilometer jalan rusak yang tersebar di berbagai kecamatan. Namun, di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah hanya mampu menangani sekitar 30 kilometer jalan setiap tahun, sehingga perbaikan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Puprperkim) Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra, mengatakan pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama Pemkab Buleleng pada 2026. Berbagai proyek strategis mulai dijalankan, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga penataan kawasan perkotaan dan destinasi wisata.

“Saat ini beberapa paket pekerjaan sudah memasuki tahap kontrak dan mulai dikerjakan. Penanganan jalan rusak dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas yang telah dipetakan di masing-masing kecamatan,” ujarnya saat dialog interaktif di salah satu radio swasta, Selasa (23/6).

Tahun ini, Dinas PUPR mengalokasikan anggaran sekitar Rp63 miliar untuk penanganan jalan dan jembatan. Sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan berat mulai diperbaiki, termasuk ruas jalan di Lemukih yang berada di sekitar kawasan Menara Turyapada.

Selain itu, dua jembatan yang menjadi prioritas perbaikan adalah Jembatan Banyuasri dan Jembatan Tejakula, mengingat perannya yang vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Di sektor sumber daya air, pemerintah juga memprioritaskan rehabilitasi 35 ruas jaringan irigasi guna menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian, terutama saat musim kemarau.

“Irigasi sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan. Saat musim hujan tidak menjadi persoalan, namun saat musim kemarau ketersediaan air harus tetap terjaga agar petani dapat terus berproduksi,” jelasnya.

Tak hanya infrastruktur dasar, Pemkab Buleleng juga menggenjot penataan kawasan perkotaan dan pariwisata. Tahun ini, kawasan Titik Nol Singaraja atau Tugu Singa Ambara Raja menjadi salah satu fokus penataan untuk memperkuat identitas kota.

Sementara itu, penataan kawasan Lovina hampir rampung menjelang pelaksanaan Lovina Festival. Pekerjaan mencakup peningkatan fasilitas publik, aksesibilitas, hingga pemasangan lampu tenaga surya yang dinilai lebih efisien dan mampu menekan beban APBD dalam jangka panjang.

“Lovina merupakan salah satu wajah pariwisata Buleleng. Karena itu, penataan kawasan dilakukan secara menyeluruh agar lebih nyaman dan menarik bagi wisatawan,” katanya.

Penataan kawasan perkotaan juga akan menyasar Jalan Diponegoro hingga kawasan Pabean menuju Pelabuhan Buleleng yang dirancang menjadi sentra angkringan dan ruang publik baru bagi masyarakat.

Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Buleleng terus mencari berbagai solusi. Salah satunya melalui penerapan teknologi aspal plastik yang telah digunakan di beberapa ruas jalan seperti di Desa Bengkala dan kawasan Pura Segara Rupek. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas jalan, tetapi juga membantu mengurangi volume sampah plastik yang masuk ke TPA.

Selain mengandalkan APBD, pemerintah juga membuka peluang keterlibatan masyarakat dan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Buleleng.

“Kami memahami harapan masyarakat sangat besar. Karena itu, kami menerapkan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat agar pembangunan bisa dirasakan secara merata,” pungkas Adiptha.