DPRD Gianyar Soroti OSS hingga Infrastruktur, Rekomendasi LKPJ 2025 Dorong Perbaikan Menyeluruh

Gianyar, dewatanews .com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar memberikan sejumlah rekomendasi strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Gianyar, Senin (30/3).

Wakil Ketua DPRD Gianyar, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan masukan konstruktif, inovatif, serta catatan strategis guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Rekomendasi DPRD ini berisi saran, masukan, dan koreksi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja ke depan,” ujarnya.

Secara umum, DPRD menilai pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Gianyar telah berjalan baik. Meski demikian, sejumlah perbaikan dinilai perlu dilakukan agar capaian pembangunan dapat lebih optimal.

Di sektor pendidikan, DPRD merekomendasikan pendataan ulang guru non-ASN serta mendorong agar mereka masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga dapat memperoleh gaji melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sementara di bidang kesehatan, DPRD meminta Pemkab Gianyar meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak aktif.

Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti sektor infrastruktur dan pertanian. Pemerintah daerah didorong untuk menuntaskan perbaikan seluruh jalan kabupaten hingga tahun 2027, membangun jaringan irigasi, serta mengembangkan jalan usaha tani guna mendukung implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Petani.

Permasalahan kemacetan di kawasan Ubud turut menjadi perhatian serius. DPRD merekomendasikan penanganan melalui pemasangan traffic light, rekayasa lalu lintas, serta pembangunan central parking.

Selain itu, DPRD juga menyoroti keluhan masyarakat dan investor terkait sulitnya pengurusan izin melalui sistem Online Single Submission (OSS). Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diminta meningkatkan kinerja dengan dukungan tenaga ahli atau konsultan.

“Hal ini penting agar tidak ada lagi perusahaan yang beroperasi tanpa izin di Gianyar,” tegas Tjok Asmara.

Di sisi lain, DPRD mengapresiasi capaian indikator makro pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Gianyar meningkat dari 80,23 menjadi 80,96 dengan kategori sangat tinggi, sementara pertumbuhan ekonomi naik dari 5,47 persen menjadi 5,89 persen.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menyatakan bahwa masukan DPRD merupakan bagian penting dalam fungsi pengawasan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

“Check and balance dari DPRD menjadi sarana efektif untuk meminimalisir potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Bupati Mahayastra menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan DPRD sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan ke depan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif, didukung loyalitas aparatur serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah.

“Kami mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD untuk terus menjaga dan meningkatkan kerja sama yang harmonis. Kami terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul,” pungkasnya.