Buka Pasamuhan Agung SKHDN 2025, Gubernur Bali Tegaskan Keberpihakan Pemerintah kepada Sulinggih

Denpasar, dewatanews.com - Gubernur Bali, Wayan Koster, membuka secara resmi Pasamuhan Agung Sabha Kretha Hindu Dharma Nusantara (SKHDN) Pusat Tahun 2025 sebagai forum strategis para sulinggih untuk membahas arah kehidupan keumatan dan kebudayaan Bali yang berbasis ajaran Hindu dan kearifan lokal.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dang Dira Rajya selaku Ketua Umum SKHDN, Ida Shri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun, para sulinggih se-Bali dan Nusantara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, perwakilan DPRD Provinsi Bali yang diwakili oleh I Gusti Ngurah Gede Marhaendra Jaya (Anggota Komisi IV), Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali serta MDA kabupaten/kota, para bendesa adat, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali menyampaikan rasa bahagia dan kehormatan yang mendalam karena dapat hadir di tengah para sulinggih. Ia menegaskan bahwa sulinggih memiliki peran yang sangat mulia karena setiap hari mendoakan keselamatan, kerahayuan, kesejahteraan, dan kebahagiaan Bali beserta seluruh isinya secara niskala.

“Dedikasi para sulinggih secara niskala sangat luar biasa. Selama ini kebijakan kita masih kurang berpijak pada sulinggih, padahal yang senantiasa mendoakan Bali adalah para sulinggih,” ujar Gubernur Bali.

Gubernur menekankan bahwa melalui Pasamuhan Agung ini, Pemerintah Provinsi Bali ingin merumuskan kebijakan dan program yang benar-benar berpihak kepada sulinggih. Salah satunya di bidang kesehatan, di mana sulinggih yang membutuhkan pelayanan medis harus mendapatkan perlakuan terhormat, layanan cepat, serta tidak perlu mengantre.

“Saya minta perangkat daerah terkait duduk bersama dan menyusun kebijakan. Jika ada sulinggih datang ke rumah sakit, harus langsung ditangani dan diberikan layanan prima,” tegasnya.

Di bidang pendidikan, Gubernur juga menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu pendidikan keluarga sulinggih. Apabila terdapat cucu sulinggih yang kurang mampu, pemerintah akan mengupayakan pendidikannya hingga jenjang sarjana melalui pembiayaan APBD.

“Harus ada keberpihakan nyata pemerintah kepada sulinggih. Ini sebagai wujud bakti dan penghormatan atas tugas suci yang dijalankan. Sulinggih juga perlu diberikan Siwa Krana sebagai bentuk penghormatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yakni membangun kehidupan Krama Bali yang bahagia secara sekala dan niskala. Pembangunan Bali, menurutnya, tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual sebagai wujud bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Ia menjelaskan bahwa nilai-nilai kearifan lokal warisan leluhur seperti Atma Kerthi, Segara Kerthi, Jana Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, dan Jagat Kerthi telah dijalankan masyarakat Bali sejak dahulu secara niskala, yang diimbangi dengan tindakan nyata secara sekala, seperti pelestarian alam dan lingkungan.

“Bali ditata oleh para orang suci, empu, rsi, dan danghyang, sehingga Bali memiliki tatanan upakara yang kuat, hidup, beraura, dan pingit. Inilah yang ingin kita luruskan dan hidupkan kembali melalui Nangun Sat Kerthi,” jelasnya.

Gubernur juga mendorong Pasamuhan Agung SKHDN untuk membahas berbagai isu strategis, termasuk kalender Bali (Tika) dan pelaksanaan rangkaian Hari Raya Nyepi agar kembali berpijak pada lontar dan warisan leluhur.

“Jika sudah menjadi keputusan para sulinggih, pemerintah akan sangat mendukung agar Bali memiliki kalender sendiri yang murni dan dapat dipertanggungjawabkan secara niskala,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Gubernur Bali memohon doa dan tuntunan para sulinggih agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selalu berada di jalan yang benar.

“Mohon doa dan dukungan secara niskala agar tatanan Bali dapat berjalan dengan baik dan menjadi fondasi yang kuat bagi Bali untuk 100 tahun ke depan,” pungkasnya.