Sejalan dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Koster Siap Tingkatkan Anggaran TP PKK Provinsi Bali

Denpasar, Dewata News. Com - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu pola pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat pembangunan pada setiap daerah. PKK sebagai sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah oleh dan untuk masyarakat menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek namun juga sebagai subjek pembangunan yang dapat memunculkan rasa memiliki atas pembangunan itu sendiri dari segi kelembagaan dengan 10 program pokoknya. Untuk itu, sudah sepantasnya PKK mendapat dukungan anggaran yang lebih agar program yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik.

Hal itu ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka acara Sosialisasi Bantuan Khusus Kabupaten (BKK) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Bali, pada Minggu (2/2) pagi di Rumah Dinas Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar.

"Ibu/Bapak supaya memahami keberadaan dari organisasi PKK ini. Bagaimana pentingnya organisasi ini dan bagaimana harus menjalankan organisasi ini. Acara ini sangat penting untuk menyamakan persepsi diantara PKK dengan pendampingnya agar bisa menjalankan organisasi ini dengan baik, dengan benar sesuai dengan posisi dan tugas pokoknya. Kalau tidak nanti dipandang sesuatu yang tidak penting, itulah sebabnya Saya sangat mendukung kegiatan ini. Saya pikir ini merupakan kegiatan penting karena itu Saya dukung penuh program PKK," ujar Koster.

Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini mengatakan jika Organisasi PKK keberadaannya dibentuk oleh satu aturan yakni   Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK. dan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan PKK. Dikatakan Koster, secara struktur organisasi ini sangat kuat posisinya karena dibentuk oleh negara dengan aturan strukturnya dibuat secara berjenjang di Pusat, di Provinsi, di kabupaten/kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai Dusun Banjar sampai ke kelompok rumah tangga.

"Jadi PKK ini kuat sekali karena yang membentuk ini adalah negara. Yang membentuk secara bertingkat di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Desa bahkan ada yang sampai tingkat rumah tangga yang disebut dengan Dasa Wisma. Luar biasa sampai ke grassroot sekali," tambahnya.

Menurut Koster, 10 program pokok PKK sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru yakni Pertama bidang Pangan, Sandang, Papan. Bidang Kedua, Kesehatan dan Pendidikan. Bidang Ketiga Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Bidang Keempat Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Bidang Kelima Pariwisata.

"Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa harus mendanai 10 program pokok PKK. Karena PKK ini menjadi satu jalur tersendiri untuk mendukung program pemerintah daerah. Tahun ini betul-betul Saya minta agar program ini dijalankan dengan baik sampai ke tingkat desa. Harus diseragamkan dalam satu sistem yang terorganisir untuk nantinya bisa ikut menjalankan program daerah. Tahun depan Saya pastikan anggarannya akan naik lagi. Sekarang tahun 2020 anggarannya 10 Miliar untuk PKK Provinsi, tahun 2021 akan Saya naikkan," tegasnya.

Sementara Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster menyampaikan bahwa gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga merupakan salah satu pola pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat pembangunan pada setiap daerah.

Tim penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan memiliki fungsi sebagai fasilitator perencana pelaksana pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK.

"Gerakan PKK harus didukung oleh setiap jenjang pemerintahan baik dari segi penganggaran, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan program. Tujuannya tidak lain agar gerakan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan khusus di provinsi Bali dalam mendukung terwujudnya visi misi Gubernur Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru," terang Ny. Putri Koster.

Dijelaakan, sesungguhnya masih banyak yang harus dilakukan di tingkat-tingkat Desa. Hatinya (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman) PKK di desa-desa dan semua rumah sudah seharusnya menata halaman rumahnya dengan asri dan nyaman.

"Tiga bulan pertama ketika setelah dilantik kita menyusun program. Membantu lewat pemberian bibit kepada desa-desa yang dipilih dan ditunjuk oleh Kabupaten/Kota masing-masing. Selain itu kita harus ikut mendukung Pergub terkait Mengolah Sampah dari Sumbernya. Sampah itu dari Desa, harus selesai di desa. Kita harus bersih tanpa mengotori Desa yang lain. Kabupaten kita bersih tanpa mengotori di kabupaten yang lain," tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan Ny. Putri Koster, Bali harus menjadi contoh dari daerah lain terkait berbagai program yang dilakukan oleh PKK khususnya 10 program pokoknya. Bidang kesehatan juga menjadi salah satu fokus PKK mengingat generasi muda saat ini rentan akan penyalahgunaan narkoba dan seks bebas.

"Kita sudah capek studi banding ke luar, tapi tidak pernah ada hasilnya. Kita tidak boleh lupa menjaga generasi muda kita dari ancaman seperti halnya bahaya narkoba, pergaulan bebas. Dari situ kemudian akan muncul penyakit virus-virus yang menyebar di dalam tubuh. Coba bayangkan saja Bapak/Ibu kalau generasi muda kita yang adalah calon-calon pemimpin, 10 sampai 20 tahun mendatang sudah rusak. Apa yang diharapkan oleh bangsa ini oleh pemimpin yang sudah tidak sehat. Kalau generasi milenial itu ada bayang-bayang kolonial kita tidak akan bisa bicara NKRI harga mati, karena kita sudah mati duluan oleh virus itu sendiri," imbuhnya.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan Penandatanganan Komitmen Masyarakat Peduli AIDS antara Ketua TP PKK Provinsi Bali dengan Forum Peduli AIDS Provinsi Bali.

Hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina, Wakil Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Tjok Putri Hariyani Ardhana Sukawati. (DN - NgR)