Usung Non Kader, Arjaya Sebut Parpol Gagal

Denpasar, Dewata News. Com - Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dirasakan tidak begitu lama. Namun suhu politik di Bali, khususnya di Kota Denpasar terlihat sudah mulai hangat. Politisi dari beberapa partai pemain utama yakni dua diantaranya PDIP dan Golkar nampak sudah mulai melemparkan wacana-wacana politiknya ke ruang publik. Hal tersebut dikatakan oleh Pengamat politik asal Sanur, I Made Arjaya SE. M.Si, Senin (27/1).

Menurutnya, beberapa partai juga sudah memulai, di partai Golkar misalnya sudah memulai tahap penjaringan bakal-bakal calon (balon) Wali Kota yang akan bertarung dalam panggung perhelatan politik yang akan digelar pada 20 September 2020 mendatang. Bahkan di internal Golkar sendiri suhunya sudah lebih hangat.

"Ini karena gerak-gerik partai yang hendak mengusung calon non kader dirasakan mulai menuai reaksi keras dari sejumlah kader, baik kader tua maupun kader muda Golkar Denpasar yang kini terlihat kompak. Dimana satu suara bisa menolak bila non kader diberikan tiket untuk menuju kursi Denpasar satu," ucapnya.

Lanjut Made Arjaya, sedangkan di internal PDIP suasananya berbeda. Nuansanya kuat yakni partai pemenang pemilu ini akan mengusung pasangan kader-kader dalam Pilwakot mendatang dengan penguasaan  22 kursi di DPRD Kota tentu membuat PDIP sangat percaya diri. Dan memang, terlepas dari kuat lemahnya posisi kekuatan partai yang diusung haruslah kader partai itu sendiri.

"Memang itulah sejatinya salah satu tugas utama partai politik yaitu melahirkan seorang pemimpin atau orang yang mampu dan cakap memimpin. Mengambil orang yang bukan kadernya untuk diusung sebagai calon kepala daerah artinya partai tersebut telah gagal melahirkan pemimpin," terangnya.

Made Arjaya yang merupakan mantan anggota dewan Kota Denpasar 1999-2004 dan dewan Provinsi 2004-2014 ini mengatakan bahwa jangan hanya karena kepentingan logistik nantinya partai mengusung orang yang tidak pernah menempa diri di partai. Jangan hanya karena alasan pembiayaan, partai mengusung pengusaha atau orang yang memiliki banyak uang yang bukan kader.

"Pilar demokrasi salah satunya bagian partai politik. Jadi partai politik itu harus mampu menelurkan kader. Jadi saya selaku orang partai dulunya sangat sepakat kalau kadernya bagian dari orang partai," imbuhnya.

Dijelaskan, Kalaupun pengusaha, mustinya pengusaha yang kader partai. Jangan hanya dipakai dalih, oh kita orang pariwisata harus orang pariwisata tapi bukan kader. Jika seperti itu lalu apa fungsi partai politik dalam proses demokrasi. Jadi dengan demikian, orang akan berlomba-lomba untuk masuk partai politik untuk bisa berjuang, untuk bisa menjadi kader, untuk bisa mendapatkan ilmu politik, untuk mengerti dan menguasai ilmu pemerintahan. 

Bahkan tidak masuk partai hanya karena tujuan-tujuan pragmatis jabatan atau kepentingan jangka pendek lainnya saja. Agar orang tidak berlomba-lomba masuk hanya untuk berfikir menjadi legislative kemudian menjadi eksekutif. Begitu posisi partai tidak bagus ditinggalkan, dan pergi ke partai lain. Biar nggak seperti itu. Itu gak bagus untuk sistem demokrasi kita," jelasnya.

Ditambahkan, untuk enam Kabupaten/Kota di Bali yang akan mengikuti perhelatan Pilkada serentak pada 20 September 2020 mendatang untuk bisa memilih Kepala Daerah atau Wali kotanya. Made Arjaya berharap yang muncul diusung oleh partai-partai politik adalah kadernya. Siapapun partainya yang diusung adalah kadernya sendiri. 

"Kalau bisa kader-kader militan yang berproses. Mengenai urusan kalah menang itu hal yang sudah biasa dalam perhelatan demokrasi," tambahnya.Bdi