FE UNR Bekerjasama Dengan FPSB Indonesia Gelar Workshop Perencanaan Keuangan

Denpasar, Dewata News. Com - Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Ngurah Rai (UNR) Denpasar menggelar Workshop Perencanaan Keuangan bekerjasama dengan Financial Plenning Standar Board (FPSB) Indonesia. Adapun tema yang diangkat pada acara workshop kali ini bertemakan tentang kearifan lokal dalam hukum adat Bali melalui perspektif perencanaan keuangan untuk kesejahteraan lintas generasi.

Workshop Perencanaan Keuangan yang dibuka oleh Rektor UNR, Dr.Drs.Nyoman Sura Adi Tanaya,M.Si ini menghadirkan empat orang narasumber diantaranya Prof. Dr. Wayan P. Windia, SH, M.Si, Tri Djoko Santoso, CFP, AEPP, Agus Hely Setyono, CFO, QWP, AEPP, I Wayan Harimbawa, ST, CFP, AEPP dan moderator dari Dekan FE UNR, Dr. Ade Maharini Adiandari S.Sos, MM, RFP, CFP, AEPP dengan melibatkan para dekan, senat UNR dan para undangan yang jumlah pesertanya sebanyak 150 orang peserta yang acaranya dilaksanakan di lantai 3 ruang F 3.2 gedung baru UNR, Selasa (30/7).

Rektor UNR, Nyoman Sura Adi Tanaya berharap masyarakat Bali dalam melaksanakan berbagai kegiatan seperti kegiatan sosial, adat maupun keagaman tentu harus mampu mengelola keuangan dengan baik dengan tujuan agar kesanya tidak boros. Karena selama ini masyarakat Bali dalam melaksanakan berbagai kegiatan kesanya terlalu jor-joran. Bahkan berapa banyak biaya yang dikelurkan tidak pernah mau tahu, sebab dibalik itu tidak adanya perencanaan keuangan.

“Workshop Perencanan Keuangan yang digelar FE UNR sangat penting dan juga sangat mendasar sifatnya. Apalagi kita ketahui kalau di Bali masyarakatnya tidak pernah mau tahu berapa biaya yang dikelurkan dalam setiap melaksanakan kegiatan. Nah kalau sudah di mulai dari perencanaan keuangan tentu akan bisa mengukur sebatas mana biaya yang bisa dikelurkan. Paling tidak bisa menghindari keborosan dalam mengelola keuangan,” terangnya.

Sementara Dekan FE UNR, Ade Maharini Adiandari mengatakan Workshop Perencaan Keuangan juga diisi dengan persemian Financial Plenning Asosiasi Indonesia (FPAI) yang bernaung dibawah financial prener. Dimana FPAI ini langsung diresmikan oleh Ketua FPSB, Tri Djoko Santoso, CFP, AEPP.

“Setelah FPAI diresmikan, nantinya FPAI secara tidak langsung akan terus mengkordasikan setiap program yang dijalankannya dengan baik terutamanya dalam hal terkait perencanaan keuangan. Bahkan FPAI juga akan tetap konsen dalam perencaan keuangan baik yang bersifat personal atau individu. Ini demi memingkatkan kesejahteraan masyarakat kedepanya,” ucapnya.

Disisi lain, Ketua FPSB Indonesia, Tri Djoko Santoso yang juga sebagai narasumber menjelaskan Workshop Perencaan Keuangan ini adalah bisa mensosialisasikan tentang kearifan lokal dalam hukum adat Bali melalui perspektif perencanaan keuangan untuk kesejahteraan lintas generasi. Dimana Workshop Perencanaan Keuangan mengambil dua bahan yakni membahas masalah potensi perencanaan keuangan dan membahas bagaimana perencanaan keuangan terutamanya bagi generasi milinial dalam perencanaan keuangan kedepanya yang berkaitan dengan hukum adat Bali.

“Bahkan dari Workshop Perencanaan Keuangan juga akan diberikan beberapa solusi apa yang nantinya bisa diberikan kepada masyarakat dan juga kaum milinial untuk nantinya bisa menyisihkan sebagian penghasilan,” jelasnya.   

Selanjutnya Prof. Dr. Wayan P. Windia, SH, M.Si yang merupakan seorang guru besar bidang hukum adat Bali dari Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) sekaligus sebagai narasumber di acara Workshop Perencanan Keungan yang digelar oleh FE UNR menambahkan kalau di Bali sendiri terkait perencanaan keuangan juga masih dilandasi sistem kekeluargaan dan pewarisan sesuai hukum adat Bali.

Selain itu, dalam mengelola keuangan musti perlu sebuah perencanaan yang matang tentunya. Begitupula dalam sistem kekeluargaan dan pewarisan sesuai hukum adat Bali juga harus didasari oleh empat hal seperti struktur kelembagaan, integritas agama yang nantinya bisa memperkuat budaya, mengenal prinsip dasar keuangan yang salah satunya menabung dan hidup sederhana, serta mengenal sistem kekeluargaan dan pewarisan menurut hukum adat Bali,” tambahnya. (DN - Bdi)