Polres Gianyar Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Gianyar, Dewata News. Com - Polres Gianyar menjadi salah perwakilan polda bali dalam pencanangan zone integritas  menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ini merupakan sebagai salah satu upaya Polres Gianyar untuk memberikan layanan terbaik ke masyarakat,  baik dalam kedekatan partisipasi aktif, seperti gotong-royong hingga perbaikan layanan internal polri dalam memberikan layanan.

Kerjasama inipun melibatkan berbagai komponen masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah setempat hingga jurnalis yang akan ikut bekerjasama dalam pencapaian target bebas wilayah korupsi.

Wilayah Bebas Korupsi menjadi target awal untuk meraih status Polres mendapatkan status yang selanjutnya sebagai  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Memang tidak mudah dan dibutuhkan kerjasam semua pihak, pencanangan layanan efektif, efisien dan cepat dan didukung pelayanan petugas yang akuntabel juga menjadi salah satu bagian penilaian kinerja Polri ke depan.

Kapolres Gianyar,  AKBP Priyo Priyanto Hutomo,  menyambut baik  jajarannya menjadi wakil pencanangan wilayah  bebas korupsi dan juga Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Bersama dengan seluruh jajaran Polsek di  Polres Gianyar ini diharapakan dapat diaplikasikan langsung ke masyarakat binaannya.

Walau hanya tahap awal, pendeklarasian bersama ini menjadi tonggak era baru layanan Kepolisian, “ Ini merupakan tahapan awal  dimana pendeklarisasi atau pencangan dan kedua proses kita membangun dimana kita akan mewujudkan sasaran yang efektif, efisien dan cepat, dan harus akuntabel,  kemampuan pembina dan operasional juga harus sesuai ketentuan, harapan masyarakat yang dilayani merasa puas”, paparnya.

Selain merupkan perintah undang – undang dan grand desain dari Menpan menuju good government ini juga harus ada upaya lanjutan dan tidak hanya cukup deklarasi tanpa tindakan atau extion.

Kapolres menyebut setidaknya ada enam unsur sebagai pendukung berjalannya proses ini, seperti program Polisi sebagai sahabat Pakraman, Pembayaran yang serta digital, SPDP, SKCK, SIM online hingga Samsat Corner yang akan dibuat dalam waktu dekat bekerja sama dengan pusat perbelanjaan. 

Dengan program ini, masyarakat yang perpanjangan SIM dan STNK cukup sampai diilokasi tersebut,” ini tentu akan mengurangi peluang korupsi langsung oleh petugas dan oknum tidak bertanggungjawab dalam pelayanan masyarakat, imbuhnya.

Kalaupun ada oknum yang ditemukan, dipastikan akan dilakukan tindakan dan sangsi disiplin, walaupun memilki PNPP pelayanan public, SKCK, SIM, dan yang lainnya.

Disisi lain Kapolres juga akan memberikan Riward bagi petugas berprestasi,olehnya jika pencanganan Wilayah Bebas Korupsi/WBK berhasil harus dipertahankan minimal dua tahun untuk tahapan pencanangan lanjutan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Setidaknya ada lima belas Polda yang sudah berhasil mendapatkan predikat WBK, sementara di Jajaran Polda Bali saat ini belum memiliki predikat tersebut. Selain Polres Gianyar,  Ditlantas Polda Bali, Polres Jembrana dan Polres Tabanan  ikut dalam pencanganan program WBK dan WBBM. (DN - CiN)