Jelang Pemilu 2019, Waspadai Politik Uang

Oleh : Made Tirthayasa

PRAKTIK politik uang yang kerap menghantui dalam setiap momen hajatan politik elektoral dinilai harus diwaspadai dalam tahapan-tahapan Pemilihan Umum 2019. Potensi perilaku yang menyalahi aturan Pemilu itu dinilai masih cukup besar.

Praktik politik uang bisa menjadi salah satu pemicu konflik dalam Pemilu. Aliran dana sogokan ini bisa meluncur dari kantong politisi yang bertarung di level nasional maupun daerah.

Jenis kecurangan paling rawan itu money politics. Bukan tidak mungkin akan massif, karena jumlah calon anggota legislatif yang terdaftar dalam Pemilu kali ini cukup banyak.

Praktik politik uang itu, menurut pengamatan Dewatanews.com bisa mewujud dalam beragam bentuk. Para politisi bisa membeli suara pemilih dengan tak hanya uang, melainkan juga berbagai bentuk barang yang punya nilai tukar ekonomis.

Politik uang sebagai transaksi antara politisi atau parpol dengan pemilih. Karena itu, saya pun pesimis Pemilu 2019 tidak dinodai dengan politik uang.

Karena itu, dituntut peran Bawaslu hingga di tingkat desa/kelurahan untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalsiir terjadinya kecurangan politik uang dan potensi konflik saat Pemilu 2019 mendatang.

Institusi penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu perlu lebih menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, tentang pentingnya berdemokrasi yang sehat tanpa adanya kecurangan-kecurangan, karena yang jadi korban adalah masyarakat sendiri.

Politik uang di Pemilu 2019 berpotensi mengalami peningkatan dari pemilihan umum pada 2014 silam. Hal ini didasarkan beberapa hal diantaranya, sistem dan mekanikal Pemilu tidak berubah dari 2014. Artinya, sisi personal atau orientasi kompetisi Pemilu masih berbasis calon legislatif dibandingkan partai politik.

Sementara orientasi kompetisi pmasingan 2019 tetap berbasis pada sisi popularitas dan personalitas calon legislatif. Sehingga untuk bisa terpilih, maka setiap calon legislatif tetap akan berupaya meningkatkan popularitasnya, meningkatkan aktivitas kampanye, dan secara personal membiayainya.

Lapangan pertarungan Caleg akan lebih terbuka luas dengan Pileg yang digabungkan pelaksanaannya dengan Pilpres. 

Ruang-ruang bibit politik uang sebagai racun demokrasi makin terbuka lebar dengan situasi sekarang ini. Apalagi kita melihat tawaran gagasan para kandidat di lapangan relatif kurang terungkap kepada pemilih apa yg menjadi ciri  pembeda masing-masing caleg dan sulit dibedakan perbedaan tawaran gagasan masing-masing caleg, karena isunya fokus pada Pilpres.

Meskipun demikian, hendaknya semua pihak optimistis untuk bersama membasmi bibit racun demokrasi yang berupa politik uang ini agar tidak merusak kualitas demokrasi di Indonesia. 

Kita harus memiliki sensitivitas untuk mengungkap cara-cara baru penerapan politik uang. Yang penting kita sadar, bahwa ada keadaan yang memungkinkan adanya politik uang dan peluang adanya potensi kemungkinan peningkatan politik uang. Kualitas demokrasi kita jangan sampai menurun akibat ancaman money politik.—