Gede Widiada: PPDB Musti Prioritaskan Siswa Miskin

Denpasar, Dewata News. Com -  Terkait degan jalur zonasi yang berbasis NEM untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dirasakan banyak masyarakat belum memahami betul. Karena masyarakat hanya mengetahui zonasi itu adalah wilayah yang terdekat dari tempat tinggal dengan sekolah yang diinginkan. Kalau ada rentetanya dengan menggunakan NEM tertinggi, maka masyarakat sama sekali tidak memahaminya. "Hal ini yang musti kembali disosialisasikan oleh dinas terkait agar masyarakat memahami betul proses PPDB terutamanya lewat jalur zonasi," ujar Wakil Ketua DPW Partai Nasdem yang juga anggota DPRD Kota Denpasar, A.A Ngurah Gede Widiada, Jumat (6/7).

Dikatakan, pandangan masyarakat mengenai jalur zonasi yang dikaitkan dengan NEM dikiranya hanya untuk diberlakukan untuk Reguler saja, dan ternyata tidak. Begitupula dengan jalur prestasi juga mendadak mengunakan NEM yang dikarenakan keterbatasan rombongan belajar (rombel). Untuk jalur prestasi sendiri selain prestasi di olahraga yang diutamakan juga prestasi di ajang Pesta Kesenian Bali (PKB). “Jika semua jalur dikaitkan dengan tingginya nilai NEM, maka untuk apa ada jalur yang membuat masyaraka banyak yang kecewa,” terangnya.

Selanjutnya muncul kebijakan untuk perkelasnya yang disesuikan 32 orang siswa, kini ditambah 4 orang siswa lagi yakni siswa yang tergolong miskin. Namun siswa tergolong miskin sudah terlanjur mendaftarkan anak didiknya di sekolah swasta. Pastinya tidak mungkin orangtua siswa tersebut menarik kembali pendaftaranya. “PPDB sekarang selain rancu dengan aturan juga sosialisasinya kemasyarakat kurang, dan ini yang musti dikaji ulang lagi agar tidak terjadi pro-kontra dimasyarakat,” ucapnya.

Lanjutnya, sebenarnya sangat setuju sekali kalau masyarakat miskin lebih diutamakan untuk bisa bersekolah di negeri, sebab siswa miskin ada juga yang pintar. Namun biaya sekolah terbatas, dan ini yang harus diutamakan. Kemudian, khusus di SMAN 8 Denpasar ada rumor menggunakan jalur prestasi PKB yang bisa dibilang SK tersebut bodong. Ini juga menjadi persolan serius dalam dunia pendidikan, dan apakah setiap prestasi untuk menentkan sekolah negeri dengan mudahnya bisa di dapat. “Sedangkan yang benar-benar memiliki prestsi justru tidak dapat yang dikarenakan nilai NEM jauh dari rata-rata,” imbuhya.

Ditambahkan, seperti apa kebijakan dinas terkait dalam menyusun aturan terkait PPDB, dan justru kok kesanya malah rancu sekali. Jika terus seperti ini, maka lambat laut kemajuan dunia pendidikan akan terhambat hanya gara-gara persoalan PPDB semata. Katanya ingin menjadikan Indonesia pintar, nah kenapa juga masalah PPDB terus menjadi persoalan dimasyarakat. “Kalau tetap seperti ini, kapan pendidikan kita bisa maju dan berkembang,” tambahnya. (DN - BdI)