Bali-NTB Gagal Jadi Tuan Rumah PON Tahun 2024 - Dewata News

Breaking News

Home Top Ad

Gold Ads (1170 x 250)

4/25/18

Bali-NTB Gagal Jadi Tuan Rumah PON Tahun 2024


Jakarta, Dewata News. Com - Provinsi Bali harus berlapang dada menerima kekalahan dalam bidding bersama Provinsi NTB untuk menjadi tuan rumah PON tahun 2024 pada Musornaslub KONI Pusat di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (24/4). Bagi Bali, ini kegagalan kedua kalinya secara berturut-turut setelah sebelumnya kalah bidding dengan Papua untuk PON 2020.
Dalam pemungutan suara, Provinsi Aceh-Sumut mengumpulkan suara terbanyak dengan 24 suara, disusul Bali-NTB dengan 8 suara dan terakhir Kalimantan Selatan dengan 2 suara. Hasil ini sesungguhnya cukup rasional mengingat Bali-NTB menjadi satu-satunya calon yang tidak mengumbar janji kepada para peserta. Calon lain misalnya menawarkan mulai dari transportasi, akomodasi, wisata gratis hingga potongan tiket pesawat. Ketua KONI Bali Ketut Suwandi seusai acara mengatakan pihaknya berlapang dada dengan hasil ini. Ia justru menilai suara yang diperoleh Bali menunjukkan sudah mulai ada perubahan cara berpikir di antara para peserta.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra bersama Sekda Provinsi NTB Rosiady Sayuti melakukan pemaparan kesiapan Bali-NTB menjadi tuan rumah bersama dengan tagline ‘sportif’. Dalam paparannya Sekda Dewa Indra mengatakan Bali khususnya sudah memiliki infrastruktur yang memadai untuk menggelar event nasional bahkan internasional. 

“Dari sisi pengalaman, Bali telah dipercaya nasional dan internasional menjadi tuan rumah berbagai event,” katanya. 

Dewa Indra menambahkan, selama ini PON belum pernah dilaksanakan di region Bali Nusra. Ia menilai tidak alasan Bali NTB tak dipilih sebagai tuan rumah.

Pada acara pembukaan Musornaslub, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mulyana mengatakan siapapun calon yang direkomendasikan kepada pemerintah, belum ada aturan untuk tuan rumah PON bersama. Menurutnya pemerintah akan membuat aturan untuk hal ini. "Harus ada landasan hukum dua daerah menjadi satu,” katanya.

No comments:

Post a Comment

Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.dewatanews.com