Komisi IV DPRD Buleleng Tinjau Pelayanan RSUD Buleleng

Buleleng, Dewata News. Com — Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng dipimpin Ketua Komisi, Ir. Gede Wisnaya Wisna melakukan kunjungan ke RSUD Buleleng,dengan sasaran meninjau sistem pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan satu-satunya rumah sakit pemerintah itu, Jumat (23/03).

Didampingi anggota Komisi IV DPRD Buleleng, di antaranya I Nyoman Gede Wandira Adi,ST, Made Ariawan, SST.Par.MBA dan Luh Hesti Ranitasari,SE.MM, Ketua Komisi, Gede Wisnaya Wisna diterima oleh Wakil Direktur Keuangan RSUD Buleleng dr. Made Mardani bersama jajarannya.

Kunjungan ke RSUD Buleleng yang dikemas peninjauan pelayanan sejatinya menindaklanjuti  informasi, bahwa ada alat city scan yang mengalami kerusakan dan sampai saat ini belum diperbaiki dan ada beberapa ruangan yang terendam air akibat diduga pipa jalur air mengalami kebocoran.

Namun demikian, Gede Wisnaya Wisna menjelaskan, kedatangan Komisi IV ke RSUD Buleleng untuk meninjau pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, karena dari  awal tahun 2018 ini ada beberapa hal yang bisa merugikan pasien, diantaranya adanya kekosongan obat-obatan dan saat ini alat city scan yang rusak dan juga ruangan ada yang kebanjiran.

Selaian itu, Komisi IV DPRD Buleleng sekaligus mencari masukan, terkait kesiapan RSUD Buleleng untuk program pemerintah ditahun 2019, seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng harus sudah memiliki JKN.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi, Nyoman Wandira Adi, terkait kesiapan RSUD Buleleng dalam menerima pasien apabila nanti seluruh masyarakat Buleleng sudah masuk JKN maka diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah pasien yang masuk di RSUD Buleleng. 

Karena itu, Wandira Adi yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng ini menekankan, selain kesiapan fasilitas diharapkan nantinya kesiapan SDM yang ada sangat perlu ditingkatkan. Untuk itu Komisi IV mengharapkan masukan-masukan apa yang diperlukan untuk menunjang kesiapan tersebut.

Sementara anggota Komisi lainnya, Hesti Ranitasari, SE.MM menyoroti alatcity scan yang rusak, karena dengan alat ini rusak jelas masyarakat yang memerlukan akan dirugikan. Untuk itu, Hesti Ranitasari yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Buleleng melemparkan pertanyaan, apakah pihak RSUD ada MoU dengan RS Swasta, terkait masalah ini sehingga nantinya masyarakat bisa dirujuk ke RS swasta. 

Wakil Diretur RSUD Buleleng bidang Keuangan, dr. Made Mardani mengatakan, saat ini untuk masalahcity scan yang rusak sudah tahap pemesanan alat, dan dalam waktu dekat sudah akan sampai. ”Karena alat yang dipesan dari luar dan untuk pasien yang memerlukan city scanuntuk sementara akan dirujuk ke RS Swasta secara pribadi,” jelasnya.

Terkait adanya ruangan yang bocor, sehingga mengakibatkan ruang rontgenterendam air, diterangkan  dr. Made Mardani, alat-alatnya tidak ada permasalahan sudah ditangani oleh bagian perlengkapan. Diperkirakan karena air yang melalui pipa sangat besar, sehingga ada rembesan keluar dari sambungan pipa.

Menyinggung masalah pelayanan masyarakat miskin atau kurang mampu yang belum memiliki JKN, menurut dr. Made Mardani, pihaknya tetap melakukan pelayanan sesuai dengan SOP yang ada. Dan masalah tidak bisa membayar, lanjut dr. Made Mardani, biasanya akan menjadi piutang pihak RSUD kepada pasien dengan jaminan KTP, tetapi tidak menentukan batas maksimal bisa membayarnya.

Wakil Direktur RSUD Buleleng bidang Keuangan ini juga menyimak, bahwa dalam tahun 2017 terjadi peningkatan piutang RSUD kepada pasien masyarakat yang tidak bisa membayar hampir Rp900 juta. Sementara tahun 2016 sebelumnya kisaran Rp300 juta. Terjadinya peningkatakan piutang, jelas dr.Mardani, karena masyarakat yang kurang mampu ditahun 2017 sudah tidak bisa memakai surat pengantar, sehingga pasien dikenakan biaya sesuai dengan kententuan.

”Kami sangat memahami kepada pasien kurang mampu, sehingga kami memberikan pasien berhutang di RSUD dengan jaminan hanya KTP dan bisa dibayar sampai pasien tersebut sudah memiliki dana untuk mencicilnya”, jelas dr.Mardani.

Dari penjelasan yang diterima dari Wakil Direktur RSUD Buleleng bidang Keuangan itu, Komisi IV DPRD Buleleng, akan mengusulkan dana talangan yang nantinya ditaruh di RSUD sebesar Rp2,5 miliar untuk masyarakat kurang mampu, sehingga nantinya pihak RSUD tidak membebankan biaya lagi kepada masyarakat miskin yang benar benar tidak mampu membayar.

”Pada perubahan APBD Induk 2018 nanti, kami akan mengsulkan agar Pemkab Buleleng  bisa menaruh dana talangan di RSUD Buleleng yang nantinya dipakai untuk keperluan masyarakat miskin guna dapat berobat dan sudahtentu sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Gede Wisnaya Wisna. (DN ~ TiR).—