Buleleng, Dewata News. Com —Peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah dasar dan SMP di Buleleng, saat ini masih terkendala masalah tenaga pendidik.
”Pada tahun ajaran 2017-2018 ini, Kabupaten Buleleng masih mengalami masalah dalam hal rasio jumlah guru dengan rombongan belajar. Selain itu kekurangan tenaga pendidik di jenjang Sekolah Dasar dan SMP, juga disebabkan adanya ratusan guru pensiun tahun ini,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gede Suyasa di Singaraja, Jumat (05/01).
Kepala Disdikpora, Gede Suyasa juga mengatakan, untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik pihaknya tetap mengandalkan tenaga guru kontrak, mengingat belum adanya pengangkatan tenaga pengajar PNS.
Jumlah ideal, menurut Kadisdikpora, untuk tenaga guru kontrak di sekolah dasar sekitar 1.400 dan 800 orang di tingkat SMP. Sementara saat ini baru tersedia sekitar 1.251 guru kontrak untuk SD dan 579 guru kontrak SMP, tersebar di 482 SD serta 54 SMP negeri. Melihat kondisi ini, Kadisdikpora berharap akan ada penambahan tenaga pengajar untuk memenuhi kekurangan tersebut.
Ditanya terkait peluang adanya pengangkatan tenaga guru, Kadisdikpora mengatakan saat ini belum ada, karena masih terganjal moratorium pengangkatan guru PNS dari pemerintah pusat dan moratorium pengangkatan guru kontrak di Pemkab Buleleng. Namun demikian pihaknya tetap berupaya memberikan analisa agar mendapat kebijakan.
“Kalau yang baru sesuai moratorium bapak bupati ya kita tidak lakukan, karena sudah ada surat edaran. Tetapi kami akan tetap mengajukan telaah, karena kan jumlah murid makin banyak, jumlah rombongan belajar makin banyak, jumlah sekolah makin banyak, penyebarannya tentu makin banyak plus guru pensiun ratusan, tentu akan membutuhkan guru tambahan, ini tentu akan menjadi analisa yang kita ajukan untuk mendapat kebijakan keputusan dari bapak bupati”, paparnya.
Kadisdikpora Suyasa menambahkan, untuk sekolah yang belum sempat direhab tahun lalu, pihaknya di tahun 2018 ini akan merehab sekitar 22 sekolah. Pelaksanaan rehab ada yang menggunakan dana anggaran khusus atau DAK maupun dana APBD, dengan pola swakelola ataupun belanja langsung Disdik serta bantuan pemerintah. (DN ~ TiR).--
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com