Tak Sesuai ”Jobdiscription”, Pimpinan Dewan Sorot Eksekutif

Wakil Ketua DPRD Buleleng Made Adi Purnawijaya

                                                                 

Buleleng, Dewata News.com — Lemahnya penempatan tenaga yang merupakan sumber daya manusia (SDM) di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Buleleng yang tidak sesuai dengan jobdescription mendapat sorotan Pimpinan Dewan di kabupaten belahan Utara pulau Dewata itu.

    ”Penempatan tenaga yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya justru melemahnya kinerja dalam melaksanakan program yang digariskan. Seperti yang terjadi pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagprin),” ungkap Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buleleng Made Adi Purnawijaya usai melakukan peninjauan secara mendadak di Diskopdagprin Buleleng, Senen (07/03).

     Sebagai salah satu Pimpinan Dewan yang mengkoordinir komisi bidang ekonomi, Adi Purnawijaya mengaku, kunjungan dengan istilah keren sebagai sidak di sejumlah SKPD lingkup Pemkab Buleleng itu dilakukan secara rutin sebagai bentuk pengawasan dewan terhadap eksekutif

.  Maksud dan tujuan dari kunjungan ini ingin menyerap aspirasi dari masing-masing SKPD. Terkait sidak di Diskopdagprin, Adi Purwijaya menilai, SKPD ini sejatinya mengemban bidang pekerjaan yang sangat berat karena membawahi tugas 3 kementrian sekaligus.

     Dengan bidang tugas yang cukup berat itu, jelas Pimpinan Dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini, Diskopdagprin  perlu SDM yang mampu mengimplementasikan kegiatan-kegiatannya.

    Pada kesempatan kunjungan sidak itu, Pimpinan Dewan ini hanya ditemani staf Bagian Humas Sekrretariat DPRD Kabupaten Buleleng diterima apala Diskopdagprint Buleleng Ni Made Arnika beserta

   Pimpinan Dewan lihat bangunan Diskopdagpron banyak bocor.

     Diskopdagprin Buleleng yang dipimpinnya, diakui Ni Made Arnika, dengan SDM masih sangat minin. Bahkan, di setiap bagian memiliki staf PNS hanya 3 orang saja,.

    ”Untuk memaksimalkan kinerja, kami memerdayakan tenaga kontrak yang saat ini jumlahnya 20 orang, termasuk kontrak yang dari APBN. Dengan jumlah yang terbatas ini, jelas dibeberapa pelayanan kami masih kurang masksimal di antaranya pendampingan koperasi,” papar Ni Mde Arnika.

    Pimpinan Dewan, Made Adi Purnawijaya mengatakan, dengan permasalahan yang dihadapi hendaknya menjadi perhatian, sehingga nantinya bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. ”Sebagai wakil rakyat jelas akan memperjuangkan hal-hal yang nantinya bisa memberikan kontribusi untuk kesejahtraan rakyat,” imbuhnya.

    Mengenai koperasi yang banyak macet, di tahun 2015 jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng berjumlah 388 koperasi, yang masih aktif berjumlah 288, 35 proses pembubaran dan 65 sudah tidak melalukan RAT.

   Pimpinan Dewan Buleleng Made Adi Purnawijaya juga menyoroti tentang banggunan gedung Diskpdagprin Buleleng di musim hujan seperti sekarang ini banyak bocor, sehingga sangat menganggu kinerja dari pegawai dinas tersebut. (DN ~ TiR).—