Gubernur Pastika Minta Badung Terapkan PHR Online

Denpasar, Dewata News. Com - Sebagai Kabupaten  yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar diantara kabupaten/Kota lainnya di Bali, sumber pendapatan Pemkab Badung  sebagian besar berasal dari retribusi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) akomodasi pariwisata didaerahnya, belum dikelola secara maksimal. Untuk memgoptimalkan  PAD tersebut, 

Badung diharapkan bisa menggali potensi yang lebih besar    dengan menerapkan sistem pemungutan PHR secara online, selain juga menginvestasikan dana yang dimiliki Kabupaten Badung pada Badan-badan Usaha Milik daerah (BUMD), seperti penyertaan modal pada BPD Bali dan PT. Jamkrida, ataupun membeli aset hotel untuk kemudian dikelola sendiri. Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menerima audiensi Bupati Badung Nyoman Giri Prastha bersama rombongannya di ruang kerja Gubernur Bali, Senin (7/3). 

“  Menurut saya Badung belum optimal menggali potensi yang dimiliki, untuk itu perlu ditingkatkan. Badung bisa menerapkan PHR Online yang bisa meminimalisir kebocoran, karena inilah yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggungjawab. Uang yang dimiliki pun bisa diinvestasikan, misalnya dengan penyertaan modal pada BPD Bali dan PT. Jamkrida, atau membeli aset hotel yang bisa dikelola sendiri, itu bisa menambah PAD badung nantinya,” tegas Pastika.

Menurut  Pastika hal tersebut bukan tanpa alasan, investasi dalam bentuk penyertaan modal merupakan kegiatan yang pasti daripada dipergunakan untuk kegiatan yang kurang jelas manfaatnya. “Alokasikan dana yang dimiliki untuk investasi itu lebih baik, biar tidak sia-sia hanya untuk pelaksanaan program yang ngae-ngae (red : pura-pura) yang kurang memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” pinta Pastika. BPD Bali  ataupun PT. Jamkrida kedepannya akan semakin berkembang dilihat dari pemanfaatan jasa penjaminan saat ini, Pastika merinci kedepannya jasa penjaminan akan diarahkan kepada tender-tender proyek sehingga lebih banyak orang akan memanfaatkannya. Fenomena yang terjadi pada dunia perhotelan pun tak kalah meresahkan Pastika, karena fakta di lapangan sebagian besar investasi hotel dimiliki oleh orang luar Bali. 

Untuk itu Gubernur Pastika untuk merangkul Kabupaten/Kota di Bali, terutama badung agar tidak terlena dengan apa yang dimiliki saat ini dan mulai memikirkan program-program uyang perlu diambil kedepannya. “Begitu pun dunia perhotelan, saat ini sebagian besar dimiliki oleh orang luar. Inilah yang mendasari saya bercita-cita agar Pemprov, Pemkab/Pemkot ada yang bisa memiliki hotel. Nanti kita bisa arahkan semua kegiatan pemerintah disana, tentunya akan mendongkrak PAD kita. Tidak selamanya kita jaya, mari berpikir jauh kedepan, jangan sampai terlena. Kalau kita terlena kita bisa seperti pribahasa mengatakan ‘kodok rebus’, kita terlalu nyaman dengan keadaan, saat kita sadar sudah terlambat mengetahui kalau kita ternyata direbus,” papar Pastika antusias.

Pastika juga mengingatkan realisasi bansos, agar tidak menyalahi aturan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal tersebut dicontohkan Pastika seperti diduga adanya penyelewengan dana bansos di Banjar Getakan, Klungkung, yang disidaknya beberapa waktu lalu. Realisasi bansos menurut Pastika akan lebih aman jika dimasukan dalam program pembangunan. “Saya kembali ingatkan agar  realisasi bansos sesuai aturan, petugas yang yang tugasnya berkaitan dengan bansos agar berhati-hati, jangan sampai meloloskan proposal yang fiktif seperti yang terjadi di Banjar Getakan, Klungkung seperti waktu ini. Saya tidak mau ada yang tersangkut masalah hukum nantinya, dan bansos itu harusnya memang benar-benar untuk masyarakat. Makanya agar lebih aman, jika memungkinkan lebih baik bansos tersebut dimasukkan dalam program pembangunan,” pungkas pastika.

Sementara itu, Bupati Badung, Giri Prasta, yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu ini menyatakan harapan adanya sinergitas antara Pemprov Bali dan Pemkab Badung dalam membangun Bali dan khususnya Badung. Untuk itu dalam menjalankan tugasnya Ia berharap adanya bimbingan dan arahan dari Gubernur Bali selaku Kepala Daerah. Terkait kegiatan-kegiatan yang saat ini sedang dilaksanakan Pemkab Badung, Giri Prasta memaparkan Badung sedang melaksanakan tahapan RPJMD, dan untuk mengetahui penting atau tidaknya program yang akan dilaksanakan, masing-masing SKPD diwajibkan memaparkan dalam bentuk presentasi dan tayangan audio visual. Program tersebut harus menggambarkan input dan outcome yang jelas, karena selanjutnya akan berkaitan dengan tunjangan yang diterima. Giri Prasta juga mengaku saat ini sedang mencoba merubah tatanan yang sudah ada dijajarannya, permasalahan-permasalahan, kebocoran-kebocoran yang terjadi saat ini menurutnya akan ditanggulangi dengan cara dokter. 

“Kami laporkan, saat ini kami sedang mencoba merubah tatanan yang ada dengan cara dokter, yakni memeriksa, mendiagnos, dan mengambil tindakan,” ujar Giri Prastha.  Tak hanya itu, Giri Prasta juga berharap kemajuan pariwisata di Badung juga bisa dinikmati oleh masyarakat Bali keseluruhan. Hal ini menurutnya bisa dicapai apabila segala kebutuhan yang diperlukan pariwisata  Badung bisa disuplai hanya oleh masyarakat Bali tanpa perlu didatangkan dari luar.

 Audensi turut dihadiri oleh Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa, Ketua DPRD Kabupaten Badung, Nyoman Parwata, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Cokorda Ngurah Pemayun, Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, dan Kepala Bappeda Provinsi Bali, Putu Astawa. (DN - HuM)