Gubernur Pastika Minta Pegawai Kontrak Jaga Nama Baik Pemprov Bali

Denpasar, Dewata News. Com - Para pegawai kontrk di lingkungan Pemprov Bali diingakan untuk menjaga nama baik Pemprov Bali dengan mengedepankan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam upaya menjaga nama baik dari Pemerintah Provinsi Bali di mata masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam arahannya kepada seluruh pegawai Kontrak di lingkungan Pemprov Bali yang di laksanakan di halaman depan Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Kamis (21/1).

Gubernur Pastika juga menegaskan agar setiap pegawai kontrak tersebut mendukung dan menerapkan makna dari gerakan revolusi mental yang beberapa hari lalu telah di deklarasikan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Tidak terkecuali juga bagi para para pegawai kontrak juga harus menerapkan 3 pilar utama dari gerakan revolusi mental yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong. Nilai integritas berhubungan langsung dengan diri sendiri dan hanya diketahui oleh yang bersangkutan. 

"Jujur menulis kekurangan dan berani mengoreksi diri sendiri adalah wujud revolusi mental," ucapnya. 

Nilai kedua dari revolusi mental yaitu etos kerja yang memiliki nilai penting yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja iklas, kerja kualitas dan kerja tuntas. Kerja keras diwujudkan dengan mengerahkan seluruh kemampuan untuk bekerja dan tidak bermalas malasan. Kerja cerdas diwujudkan dengan memprioritaskan dan menyusun perencanaan kerja sehingga anggaran yang dimiliki agar tepat guna dan sasaran. Sedangkan kerja ikhlas diwujudkan dengan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajiban masing masing tanpa mengharapkan adanya balas imbalan . 

 

Begitu pula halnya dengan kerja berkualitas dan kerja tuntas dapat diwujudkan dengan melakukan pekerjaan dengan memperhatikan kualitas hasil pekerjaan dan tidak neremehkan mutu dan pekerjaan dilakukan sampai tuntas atau sampai selesai. Dan aspek yang ketiga dari revolusi mental yaitu gotong royong dimana dapat diwujudkan dengan rasa peduli terhadap sesama dan membantu warga miskin di sekitar kita. Sehingga jika gerakan revolusi mental tersebut mampu dilaksanakan dengan baik, hal tersebut akan dapat mengakselerasi program pengentasan kemiskinan di Bali dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. 

“Penerapan ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas di pemprov Bali, yang bermuara pada kesejehtaraan masyarakat kita,” pungkasnya.

Selain itu Pastika juga meminta agar setiap SKPD mendata ulang jumlah tenaga kontrak yang ada di instansi tersebut sehingga Pemprov Bali memiliki data riil dan lengkap dari tenaga kontrak tersebut. 

“SKPD tolong di cek ulang, saya belum punya data yang lengkap dan akurat, jangan hanya nama saja melainkan juga data yang lengkap seperti asalnya darimana, latar belakang keluarga dan bahkan di rekam sidik jarinya,” jelas Pastika di akhir arahannya.

Pastika juga mengingatkan para pegawai kontrak untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendir misalnya berjudi, narkoba dan ikut organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Lebih lanjut Pastika juga menyampaikan agar para pegawai kontrak mampu meningkatkan kinerjanya sehingga mampu meberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa gaji  yang di terima semuanya berasal dari uang rakyat oleh karena itu, mereka diwajibkan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan masyarakat dengan cara berupaya untuk turut serta meberikan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Dengan diberlakukannya  era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), para pegawai kontrak dituntut meningkatan kualitas diri sehingga mendukung kinerja sekaligus  mampu untuk bersaing di. 

“Saingan saudara cukup banyak, apalagi sekarang sudah memasuki MEA, jadi terus tingkatkan kualitas diri kalian supaya bisa bersaing dengan tenaga – tenaga kerja lainnya yang baru,” tegas Pastika. (DN - HuM)