Dewan Klungkung Belajar Tata Kelola Pajak di Buleleng

 Vokalis Komisi III Klungkung Komang Ludra dari Partai Hanura didampingi

Srikandi PDIP, Ketut Suerni saat melakukan kunjungan kerja di  di Dispenda Buleleng,

Buleleng, Dewata News.com — Vokalis Komisi III DPRD Kabupaten Klungkung Komang Ludra ketika melakukan kunjungan kerja (kunker) di Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Buleleng, Jumat (04/12) mempertanyakan pengelolaan upah pungut, terkait kisaran nominasi upah pungut dari penerimaan pajak daerah maupun retribusi dan penerimaan lain-lain.

     Kendati anggota Dewan Bumi Serombotan dari Partai Hanura Dapil Dawan ini menyadari, upah pungut yang dilakukan Buleleng, beberapa waktu lalu tersandung ranah hukum yang menggiring penguasa bersama Kepala Dispenda Buleleng saat itu ke balik terali besi di LP Kerobokan.

     Kepala Bidang (Kabid) PBB Dispenda Buleleng Made Nasa Wibawa tidak menampik permasalahan yang pernah memunculkan kasus tindak pidana korupsi (tipikor). ”Saat ini menyangkut insentif upah pungut diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.69 Tahun 2010 dan dari kisaran 3 – 5%, Buleleng menerapkan kisaran tertinggi 5% yang dijabarkan melalui Keputusan Bupati Buleleng,” kata Nasa Wibawa mewakili Kepala Dispenda Buleleng Ida Bagus Puja Erawan.

                                          

     Komisi III DPRD Kabupaten Klungkung dipimpin Ketua-nya Made Jana tanpa menutup diri belajar mengenai tata kelola pajak daerah maupun retribusi serta penerimaan lain-lain yang dilaksanakan Dispenda Kabupaten Buleleng.

  Ketua Komisi III DPRD Klungkung Made Jana ketika memimpin jajaran anggotanya

kunker di Dispenda Buleleng.

     Sebelas anggota Komisi III Dewan Klungkung ini, dua diantaranya Srikandi PDIP Ketut Suerni dan Srikandi Partai Hanura Putu Sri Handayani belajar ke Buleleng, tidak saja melakukan pembelajaran tata kelola pajak daerah maupun retribusi yang telah mampu memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Buleleng, tetapi sehari sebelumnya, Kamis (03/12) juga melakukan kunker terhadap tata kelola jasa pelayanan medis di RSUD yang ada di Kota Singaraja.

      Didampingi Kabid Retribusi Pendapatan Gede Putu Sentosa, Kabid PPPPutu Kusdiyanto dan Kabid Pajak Daerah, Panca Wijaya, Kabid PBB Nasa Wibawa memaparkan  secara umum perkembangan PAD Buleleng dari tahun 20109-2015.

     ”Jika pada tahun anggaran 2010 Dispenda Buleleng dibebani target Rp77,2 miliar terealisir Rp86,9 miliar lebih atau 112,63%, maka pada tahun anggaran 2015 dengan target setelah Perubahan APBD 2015 sebesar Rp264.621.031.215,- dan hingga 27 November 2015 terealisir Rp264.999.640.567,11 (100/14%),” ungkap Made Jana .

     Kabid PBB Dispenda Buleleng ini atas pertanyaan anggota Dewan lainnya mengaku, adanya tunggakan PBB maupun PHR, sehingga pihaknya menerapkan strategi dan kebijakan untuk mencapai target yang dibebankan dengan melakukan validasi data serta menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat.    

    Selain itu juga, lanjut Made Nasa Wibawa, memberdayakan para Sedahan di sembilan Kecamatan untuk mencari wajib pajak yang menunggak dibarengi dengan melakukan pendekatan kekeluargaan. Sehingga rasa optimis yang senantiasa diyakini Kepala Dispenda Buleleng Ida Bagus Puja Erawan mencapai target, bahkan terlampaui.

     Disisi lain, Nasa Wibawa mengakui, adanya tunggakan PHR yang hampir mencapai Rp2 miliar dan dengan strategi dan kebijakan yang ditempuh saat ini sudah 70 persen bisa diselesaikan tunggakan piutang PHR wajib pajak.

     Ketua Komisi III DPRD Klungkung Made Jana menyatakan salut atas strategi dan kebijakan yang diterapkan Dispenda Buleleng dalam mengejar target pajak daerah maupun retribusi dan sector penerimaan lain-lain, baik secara kwalitas, maupun kwantitas.

  Kabid PBB Dispenda Buleleng Made Nesa Wibawa ketika menyerahkan cenderamata

patung Singa Bersayap diterima Ketua Komisi III DPRD Klungkung Made Jana.

Anggota Dewan Klungkung dari Partai Demokrat ini mengaku, berbagai upaya yang telah menunjang sukses PAD di Buleleng ini tidak menutup kemungkinan bisa diterapkan di Klungkung. Terlebih dalam proses pemungutan pajak daerah maupun retribusi di Klungkung belum ditunjang system IT.

  Kabupaten Klungkung yang luas wilayahnya dengan potensi PAD kecil, menurut Made Jana, memberdayakan potensi yang ada di Nusa Penida maupun Nusa Lembongan yang saat ini penerimaan PHR masih jauh dari harapan, sementara potensi galian C sudah makin menipis.

    Ketua Komisi III DPRD Klungkung Made Jana juga menyinggung kegiatan kunjungannya ke RSUD Buleleng, terkait jasa pelayanan medis. Ternyata di RSUD Buleleng ini ditempukan adanya sinkronisasi di antara pusat-pusat jasa pelayanan medis, tidak seperti di Klungkung yang mengakibatkan dampak kepada masyarakat.

    Hal ini menimbulkan keluhan masyarakat Klungkung, seolah-olah rumah sakit yang tidak baik dalam penerapannya, padahal dari jasa penyedia layanan ini yang tidak benar..”Ternyata jasa layanan medis di RSUD Buleleng ini luar biasa, baik menyangkut akurasi data maupun transparansinya dengan komputerisasi, sementara di Klungkung masih manual,” ungkapnya. (DN ~ TiR).—