Terkait Pernyataan Jokowi, SBY : Utang Indonesia ke IMF Lunas Tahun 2006

Jakarta, Dewata News. Com - Terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai utang Indonesia ke IMF, Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa (28/4) siang, memberikan penjelasan guna meluruskan apa yang telah disampaikan oleh Jokowi. Hal tersebut dilakukan SBY karena dirinya tidak ingin disebut berbohong kepada rakyat Indonesia terkait utang ke IMF, sehingga SBY langsung melakukan koreksi terhadap pernyataan Jokowi tersebut.

SBY mengatakan, demi tegaknya kebenaran, dirinya harus mengatakan bahwa seluruh utang Indonesia kepada IMF sudah dilunasi pada tahun 2006 yang lalu. Keseluruhan utang Indonesia terhadap IMF adalah US$ 9,1 miliar, jika dengan nilai tukar sekarang setara dengan Rp. 117 triliun, dan pembayaran terakhirnya telah dilunasi pada tahun 2006, atau 4 tahun lebih cepat dari jadwal yang ada dan sejak itu Indonesia sudah tidak lagi menjadi pasien bagi IMF.

"Saya masih ingat mengapa keputusan untuk melunasi semua utang IMF 4 tahun lebih cepat dari jatuh temponya itu di ambil. Meski sebelum keputusan final itu di ambil, sejumlah pihak menyarankan agar lebih baik pelunasannya dilaksanakan secara bertahap, agar tidak mengganggu ketahanan ekonomi Indonesia. Akan tetapi saya berpendapat lain," ungkap SBY.

Menurut SBY, ada 3 alasan dirinya mengapa keputusan dan kebijakan itu di ambil. Hal Pertama yang menjadi alasan ialah, pertumbuhan ekonomi Indonesia waktu itu telah berada dalam tingkatan yang relatif tinggi. Jadi dirasa aman untuk menjaga ketahanan ekonomi makro dan sektor riil Indonesia. Di sisi lain, disamping kekuatan fiskal Indonesia dalam posisi aman, dari segi moneter cadangan devisa Indonesia juga relatif kuat. 

Alasan Kedua, dengan telah dilunasi utang IMF tersebut, maka Indonesia tidak lagi didikte oleh IMF dan negara-negara donor. Menurut SBY, tidak didikte tersebut dalam arti perencanaan pembangunan Indonesia, termasuk APBN dan juga penggunaan keuangan Indonesia, tidak harus mendapatkan persetujuan dari IMF. 

Dalam keputusannya tersebut, SBY tidak ingin pemerintah Indonesia disandera. Indonesia harus merdeka dan berdaulat dalam mengelola perekonomian nasional. Sedangkan alasan yang ketiga, selama Indonesia masih punya utang kepada IMF, rakyat kita merasa terhina (humiliated). Dipermalukan. Di mata sebagian rakyat, IMF diidentikkan dengan penjajah. Bahkan IMF-lah yang dianggap membikin krisis ekonomi tahun 1998 benar-benar buruk.

Setelah utang IMF Indonesia dilunasi, para pemimpin IMF (Managing Director) satu-persatu berkunjung ke Indonesia dan menemuinya di kantor Presiden, mulai dari Rodrigo de Rato (2007), Dominique Strauss-Kahn (2011) hingga Chistine Lagarde (2012). Bahkan menurut SBY, pada kunjungan pemimpin IMF tahun 2012, IMF berharap Indonesia bisa ikut menaruh dananya di IMF karena Indonesia telah menjadi anggota G20, dengan peringkat nomor 16 ekonomi besar dunia. Pasalnya, IMF kekurangan dana untuk digunakan membantu negara yang mengalami krisis berat dan perlu penyelamatan dari IMF. Artinya, tangan Indonesia tidak lagi berada di bawah, tetapi sudah berada di atas.

Lebih jauh menurut SBY, jika yang dimaksudkan oleh Jokowi, Indonesia masih punya utang luar negeri, itu memang benar adanya. Karena utang Indonesia sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Meskipun, ketika dirinya memimpin Indonesia (2004-2014), rasio utang terhadap GDP terus dapat di turunkan. Jika akhir tahun 2004 rasio utang terhadap GDP itu sekitar 50,6 %, di akhir masa jabatannya tinggal sekitar 25 %. 

Menurut SBY, jika dulu separuh lebih GDP Indonesia itu untuk menanggung utang, maka tanggungan itu telah di turunkan menjadi seperempatnya. Tetapi, kalau yang dimaksudkan Jokowi bahwa Indonesia masih punya utang kepada IMF, hal itu jelas keliru. 

"Kalau hal ini tidak saya luruskan dan koreksi, dikira saya yang berbohong kepada rakyat, karena sejak tahun 2006 sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa Indonesia tidak berhutang lagi kepada IMF. Rakyat pun senang mendengarnya. Saya yakin Pak Jokowi yang waktu itu sudah bersama-sama saya di pemerintahan, sebagai Walikota Surakarta, pasti mengetahui kebijakan dan tindakan yang saya ambil selaku Presiden." ujar SBY dalam klarifikasinya di laman facebook resminya.