Pemerintah Tutup Izin Reklame Rokok

                                                                         

                                                      Illustrasi Tutun Reklame Rokok

Buleleng, Dewata News.Com –  Menjelang berlakunya Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Pemkab Buleleng mulai pekan melakukan sosialsiasi dengan pemasangan sepanduk di sejumlah sudut di Kantor Bupati Buleleng, Singaraja.

      Bukan hanya memberlakukan kawasan tanpa rokok (KTR), Pemkab Buleleng dalam waktu dekat akan menghentikan penerbitan izin pemasangan iklan rokok pada papan bilboard berukuran jumbo. Upaya ini sebagai komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah provinsi dalam mewujudkan kawasan bebasa rokok di Bali Utara tahun 2015. Begitu perda akan mulai berlaku tahun depan, Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) akan menghentikan pelayanan izin pemasangan iklan rokok pada papan bilboard di sejumlah lokasi di Kota Singaraja.

     Sejumlah sepanduk yang terpasang di sejumlah sudut di kantor bupati itu  bertuliskan “Kawasan Tanpa Rokok”. Di bagian bawah spanduk itu tampak tulisan “Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pemkab Buleleng. Pemasangan sepanduk ini pun kontan membuat sejumlah pegawai dan pejabat yang akan masuk kantor terkejut. Setelah ditelusuri, sepanduk pemberitahuan larangan merokok itu merupakan tahap sosialisasi menjelang berlakunya Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok Januari 2015 mendatang.

    Sejumlah spanduk itu diantaranya dipasang di pintu masuk kantor sebelah barat tepatnya depan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng. Selain itu, di sebelah lobi masuk kantor Bupati sebelah timur juga terlihat spanduk yang sama. Sementara itu di Depan Kantor Pol. PP Pemkab Buleleng juga tampak pemasangan sepanduk larangan merokok.

      Kepala Kantor Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pemkab Buleleng Putu Hartana ketika dimintai konfirmasi membenarkan pemasangan spanduk itu sebagai tahap sosialsiasi kepada pejabat, pegawai, maupun tamu yang datang bahwa pemerintah akan resmi memberlakukan Perda Provinsi Bali No. 11 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

     Hartana mengatakan, melalui pemasangan sepanduk itu pihaknya memberikan pemberitahuan awal, sebelum nantinya larangan merokok pada kawasan-kawasan tertentu akan mulai resmi belaku pada Januari 2015 mendatang.

     Dari acuan perda yang ada, semua ruangan kantor instansi pemerintahan, DPRD puskemas, rumah sakit, pasar tradisional dan pasar moderen masuk dalam kawasan KTR. Setelah tahap sosialiasi ini berakhir, Sat Pol PP sebagai lembaga penegakan perda akan menindak tegas bilamana ada pihak yang melanggar. Sanksi bagi pelanggar sesuai perda yan ada membayar denda Rp50.000 atau pidana kurungan selama tiga bulan.

     “Kami harakan ini menjadi perhatian semua pihak, termasuk kalangan DPRD sebagai lembaga pembuat perda. Karena Januari 2015 nanti larangan merokok di KTR akan berlaku. Nanti di setiap ruangan kantor tidak ada lagi asbak tempat puntung rokok dan kalau mau merokok silahkan di kawasan yang diperbolehkan,” katanya.

    Menyusul diberlakukannya perda KTR, lanjut Hartana kedepan pemerintah daerah akan memprogramkan perlunya ada sebuah tempat bagi perokok atau yang biasa dikenal dengan istilah smoking area. Hal ini akan diupayakan dengan memanfaatkan kucuran dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana ini bersumber dari bagi hasil cukai rokok (BHCR) yang masuk dalam APBD setiap tahunnya.

    Kabarnya kucuran dana ini setiap tahun mencapai sekitar Rp 3 miliar. “Ini pasti akan diprogramkan karena ada dana bagi hasil cukai rokok dari pemeirntah pusat kepada daerah. Jadi kawasan khusus untuk perokok pasti akan disipakan karena kalau tidak disiapkan tentu pelanggaran perda larangan merokok ini bisa saja dilanggar karena sulitnya mencari ruang bagi perokok,” tegasnya. (DN~TiR).—