Gubernur: Kalau Mau Kurangi Bansos dan Hibah

Denpasar, Dewata News.Com – Pengurangan kemiskinan yang diminta Komisi IV DPRD Bali dengan cara ekstrem karena program Pemprov Bali selama ini dianggap biasa-biasa saja, dijawab Gubernur Made Mangku Pastika. Menurut Pastika, kalau mau kemiskinan cepat berkurang, harus siap dilakukan pemangkasan program lainnya yang menyedot anggaran.

     Hal itu ditegaskan Gubernur Made Mangku Pastika usai menghadiri sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Selasa (11/11) siang.

    Pastika mengatakan, sejumlah program yang siap-siap dipangkas kalau mau kemiskinan habis di Bali diantaranya pemberian bantuan hibah dan bansos. "Saya setuju dengan dewan mengurangi kemiskinan. Cuma cara ekstrem apa yang dimaksud? Harus jelas. Selama ini program kita, seperti Bedah Rumah, Gerbangsadu itu sangat besar dampaknya mengurangi kemiskinan," ujar Pastika.

    Bedah rumah, menurut Pastika, bisa mengurangi sampai 5 variable kemiskinan yang berjumlah 14 variabel. Belum lagi pemberian Simantri, JKBM, Gerbangsadu. "Gerbangsadu itu juga memberikan permodalan kepada nelayan, peternak dan petani. Duit itu kan dikasi ke desa-desa. Kepala desanya rembug dengan yang di bawah mau buat apa. Mau yang ekstrem gimana?" tanya Pastika.

     Pastika mengusulkan, kalau kemiskinan di Bali mau dituntaskan, studi banding harus dikurangi. Demikian juga hibah dan bansos. "Selama ini anggaran bansos dan hibah yang hanya itu-itu saja bentuknya dikurangi. Misalnya perbaikan tembok penyengker. Yang gitu-gitu terus kita kurangi. Kalau mau, bisa saja kita alihkan untuk pengentasan kemiskinan. Saya sepakat yang disampaikan Dewan Bali penyebab kemiskinan itu. Seratus persen benar penyebabnya. Sekarang tergantung dewan saja, setuju apa nggak bansos dan hibah, studi banding dikurangi," kata Pastika.

    Ketika ditanya apakah termasuk kunjungan kerja DPRD Bali juga dikurangi? Mantan Kapolda Bali ini mengatakan itu kembali kepada dewan. "Saya nggak komentar kalau itu, tergantung dewan saja. Kan terserah beliau-beliau sekarang," jawabnya.

    Selain masalah pengentasan kemiskinan, sejumlah anggota dewan juga mengkritisi adanya dana Pemprov Bali yang diparkir di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Anggota Fraksi Pancabayu dari Partai Nasdem, Nyoman Tirtawan menanyakan adanya dana Rp500 miliar yang disimpan di BPD Bali.

    "Negara ini akan maju kalau siap dengan kritik. Dana parkir itu kita kritik supaya dimanfaatkan saja. Kalau dana diparkir nggak bisa jalan. Karena banyak jalan-jalan yang rusak tidak diperbaiki," ujar politisi asal Desa Bebetin, Buleleng itu.

    Nah, terkait dengan dana parkir yang disorot dewan, Pastika menegaskan, bukanlah karena tidak ada programnya. Misalnya, ketika Pemprov Bali mau membangun jalan duitnya sudah ada. Karena untuk pembangunan jalan duitnya tidak langsung habis.

    "Bangun jalan dibayar downpayment dulu sekian persen. Pembayarannya bertahap. Nah yang duit belum dibayarkan ini disimpan. Nanti dia (uang) itu akan dipakai juga ketika pembangunan sudah selesai. Dana itu tetap akan digunakan. Dari dulu saya selalu menjelaskan itu nggak ngerti-ngerti Anda ini," ujar Pastika kepada awak media. (DN~Ant/TiR).—