Penjual Suara Nyaris Dianiaya

Dewata News - Tabanan

Praktek money politics tidak lagi hanya dilakukan pihak caleg menjelang coblosan Pileg, 9 April 2014 besok. Tapi, banyak calon pemilih yang justru jemput bola mendatangi caleg ke rumahnya untuk menjual suara. Contohnya, Made Sudana, caleg DPRD Bali dari Gerindra Dapil Tabanan, yang didatangi sekitar 60 orang untuk jual suara. Gara-gara diserbu penjual suara, Made Sudana marah bahkan nyaris melakukan penganiayaan. 

Calo jual beli suara itu datang ke rumah Made Sudana di Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan, Senin (7/4) pagi. Mereka yang disebut sebagai gepeng itu mengaku berasal dari wilayah Pupuan, Tabanan. Menurut Sudana, yang datang ke rumahnya berjumlah sekitar 60 orang. Mereka siap memilih Sudana dalam coblosan Pileg 2014, asalkan mau bayar sejumlah uang. 

Gara-gara didatangi sekelompok orang yang hendak menjual suaranya, Sudana emosi bahkan nyaris melakukan pemukulan. Mantan Ketua DPC PDIP Tabanan yang hijrah ke Gerindra ini kemudian mengambil kursi dan hendak memukuli penjual suara. Beruntung, Sudana urung melakukan pemukulan, kemudian balik menasihati kelompok yang hendak jual suara tersebut. Sudana meminta Bawaslu Bali dan KPU ke depan bisa lebih memberikan pendidikan politik dan cara-cara berdemokrasi untuk memangkas politik transaksional yang disebutnya marak saat ini.

Bukan hanya Sudana. Di Badung, juga ada kasus caleg DPRD Bali didatangi warga untuk jual suara. Warga tersebut minta dana dengan kompensasi siap memberikan suara satu banjar kepada si caleg. Padahal, menurut si caleg, banjar tersebut sudah digelontor bansos, selain juga punia pribadi. Menurut caleg yang enggan namanya dikorankan ini, pola transaksional seperti itu tidak terlepas dari pola pikir masyarakat yang diracuni oleh sistem lelang suara. Dia menyebutkan, semua caleg diterima asalkan memberikan uang. 

Caleg incumbent yang memiliki suara riil saat Pileg 2009 ini mengatakan, ke depan harus ada pendidikan politik oleh penyelenggara Pemilu (KPU). Menurut Rudia, banyak pengaduan dan laporan tentang money politics yang masuk ke Bawaslu Bali. Namun, ketika ditindaklanjuti ke bawah, masyarakat justru susah memberikan kesaksian. (DN_AN - NB)