Wagub Sudikerta Minta Peran Aktif Para Aparat Desa Untuk Tuntaskan Pendataan Kepersertaan JKN-KIS

Denpasar, Dewata News. Com -  Terintegrasinya program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) y...


Denpasar, Dewata News. Com - Terintegrasinya program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per 1 Januari 2017, secara tidak langsung menjadikan kartu JKBM tidak dapat lagi digunakan secara mutlak. Dalam menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali tahun ini mengalokasikan anggaran mencapai 115 Milyar guna mendanai pembiayaan iuran BPJS bagi masyarakat tidak mampu yang namanya tidak termasuk dalam daftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). 

Untuk itu, dalam mempercepat pendataan kepersertaan masyarakat yang masuk dalam PBI JKN, guna mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) maka Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meminta peran aktif para aparat Desa untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan, sehingga masyarakat yang kurang mampu bisa menggunakan pelayanan integrasi JKBM dengan JKN berupa kartu KIS. 

Demikian disampaikan Wagub Sudikerta saat menerima beberapa Bendesa yang ada di Wilayah Gianyar dan Klungkung, diruang rapat Wagub Sudikerta, pada Senin (13/03).

Lebih jauh, Sudikerta menjelaskan untuk mengetahui masyarakat yang masuk sebagai peserta PBI Daerah atau bukan, maka Pemprov Bali sudah menindaklanjuti dengan membuat Surat Edaran Gubernur ke instansi-instansi terkait untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, serta dibantu dengan pemasangan spanduk informasi di puskesmas-puskesmas di Bali. 

Untuk menghindari adanya warga yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai program JKN, Sudikerta juga berharap masyarakat lebih proaktif mencari informasi, yang bisa didapatkan di Kantor BPJS, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maupun Puskesmas setempat dengan menunjukan ID berupa KTP. 

“Program ini sifatnya online, dengan hanya menunjukkan KTP, akan di cek NIK yang terdapat didalamnya, jika terdaftar sebagai PBI maka disana akan kelihatan,” kata Sudikerta.  

Oleh karena itu, Sudikerta meminta peran aparat Desa terlebih para Bendesa untuk secara proaktif untuk sosialisasi kepada masyarakat dan membantu dalam pendataan dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kab/Kota. 

"Saya harapakan semua pihak turut bersama sama mengawal proses pengintegrasian ini dan jangan sampai mengorbankan masyarakat yang sedang sakit dan memerlukan perawatan," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala UPT JKMB Dinas Kesehatan Provinsi Bali IGA Mahadewi yang diwakili oleh Kepala Seksi Kepesertaan Wayan Sudiarta mengungkapkan bahwa masyarakat yang bisa diikutsertakan mendapatkan pertanggungan dari  jaminan kesehatan adalah masyarakat yang tergolong miskin, yang berpenghasilan rendah, jumlahnya 40% dari total jumlah penduduk. Biayanya masih dalam bentuk sharing antara Pemprov dengan 8 Kabupaten / Kota di Bali. Iuran yang bisa dibayarkan oleh pemerintah pun hanya setara nilai Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni sebesar 23 ribu yang posisinya berada pada pertanggungan kelas III, serta tidak boleh naik kelas, apabila naik kelas akan kehilangan hak secara otomatis.  

Ia juga menyampaikan bahwa untuk kepesertaan JKN-KIS masih banyak masyarakat yang belum mengurus terlebih masih banyak kuota yang tersedia, seperti yanga ada di Kabupaten Gianyar dimana masih banyak kuota yang tersedia untuk memasukkan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan kartu tersebut. 

Untuk itu ia berharap Kepala Desa dapat bekerjasama secara aktif dengan Pemeriontah di Kab/Kota dalam pendataan tersebut.

Menanggapi hal itu, Kelian Banjar Kembeng Desa Tulikup dan Kepala Lingkungan Desa Selat, Samplangan Gianyar Ketut Widarta mengucapkan terimakasih atas pencerahan yang diberikan oleh Wagub Sudikerta. Ia menyadari bahwa di wilayah Gianyar memang masih banyak kendala terkait pendataan warga kurang mampu untuk bisa di masukkan kedalam JKN-KIS. Namun, pihaknya akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Disamping itu, pihaknya juga meminta agar program Bali Mandara bisa tetap dilanjutkan, karena masyarakat Gianyar secara umum sangat merasakan manfaat dari program tersebut. 

“Saya ingin program Bali Mandara ini tetap dilanjutkan, siapapun yang menjadi pemimpin Bali kedepan agar Program Bali Mandara tetap dilanjutkan”,pungkasnya.

Berita Terkait

Breaking News 6401803915982545441

Post a Comment

Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.dewatanews.com

emo-but-icon

Siapa Calon Gubernur Bali 2018 Pilihan Anda ?

Pemprov Bali

Pemprov Bali

Advertorial

Advertorial

Pemprov Bali

YURA Shop

Populer

item