Wagub Giri Prasta dan Bupati Jembrana Turun Langsung Serahkan Bantuan Bedah Rumah dan Bantu Korban Kebakaran

Jembrana, dewatanews.com - Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Jembrana menyalurkan bantuan bedah rumah senilai Rp 75 juta dan bantuan sosial hingga Rp 50 juta kepada warga terdampak kebakaran. Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta bersama Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan turun langsung menemui masyarakat penerima bantuan, Rabu (5/11).

Kunjungan tersebut menjadi bentuk sinergi pemerintah dalam mempercepat penanganan persoalan sosial, meningkatkan kualitas hunian masyarakat, sekaligus meringankan beban warga yang tertimpa musibah.

Lokasi pertama yang dikunjungi yakni Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara. Di sana, Giri Prasta bersama Kembang Hartawan meninjau kondisi rumah milik I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini yang menjadi calon penerima program bedah rumah melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali.

Hasil peninjauan menunjukkan kondisi rumah tersebut sudah memprihatinkan dan tidak layak huni. Untuk mendukung perbaikan, Pemprov Bali mengalokasikan bantuan stimulan sebesar Rp 75 juta agar penerima dapat memiliki hunian yang lebih sehat, aman, dan layak.

Dalam kesempatan tersebut, Giri Prasta menegaskan bahwa penanganan persoalan masyarakat membutuhkan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun masyarakat.

“Astungkara, semua masalah tidak bisa kita selesaikan sendiri, dan tiang yakin semua masalah ada solusinya,” ujar Giri Prasta.

Bantuan Korban Kebakaran Capai Rp 98 Juta

Usai meninjau calon penerima bantuan bedah rumah, rombongan melanjutkan kegiatan dengan menyerahkan bantuan sosial kepada tiga warga yang terdampak kebakaran.

Penyerahan bantuan dipusatkan di kediaman I Ketut Sumerta, Banjar Ketiman, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya.

Adapun rincian bantuan yang disalurkan yakni:

• I Ketut Sumerta, Banjar Ketiman, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, menerima Rp 23 juta.
• Ammad Kurniawan, Banjar Anyar, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, menerima Rp 25 juta.
• I Kade Dwi Lokawijaya, Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, menerima Rp 50 juta.

Total bantuan sosial yang disalurkan kepada tiga korban kebakaran tersebut mencapai Rp 98 juta.

Giri Prasta mengatakan, bantuan tersebut merupakan implementasi program Gubernur Bali dalam penanganan bencana dan persoalan sosial yang membutuhkan kehadiran pemerintah secara cepat.

Pemprov Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersinergi dengan Pemkab Jembrana untuk memastikan warga terdampak mendapatkan bantuan sesuai tingkat kerugian dan kondisi di lapangan.

“Ini merupakan wujud implementasi program Bapak Gubernur Bali, salah satunya terkait penanganan bencana. Kami atas nama Pemerintah Provinsi Bali bersama BPBD, yang difasilitasi penuh oleh Bupati Jembrana, berupaya agar masyarakat yang mengalami musibah kebakaran maupun bencana lainnya bisa mendapatkan bantuan sesuai hasil analisis kondisi di lapangan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan. Bantuan yang diberikan juga disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kerugian yang dialami warga.

“Saya turut prihatin atas musibah yang dialami masyarakat. Pemerintah harus hadir untuk membantu masyarakat,” tegasnya.

Bupati Jembrana Apresiasi Sinergi Pemprov Bali

Sementara itu, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur Bali beserta jajaran Pemprov Bali atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Jembrana.

Menurutnya, sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kekuatan penting dalam mempercepat penanganan berbagai persoalan sosial, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan mendesak.

“Suksema Pak Wakil Gubernur Bali atas perhatian dan dukungannya yang luar biasa terhadap warga Jembrana. Kehadiran dan bantuan ini menjadi motivasi besar bagi kami di daerah untuk terus bergerak cepat melayani masyarakat,” ujar Kembang.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemkab Jembrana berharap program pengentasan kemiskinan ekstrem, penyediaan rumah layak huni, hingga penanganan tanggap darurat bencana dapat berjalan semakin optimal.

Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus mempercepat pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak persoalan sosial dan musibah kebakaran.