Tak Cukup Andalkan Media Konvensional, Diskominfo Gianyar Pelajari Strategi Digital Surabaya - Dewata News

Breaking News

Gold Ads (1170 x 350)

10/29/26

Tak Cukup Andalkan Media Konvensional, Diskominfo Gianyar Pelajari Strategi Digital Surabaya


Surabaya, dewatanews.com – Di tengah perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi, pemerintah daerah dituntut tak lagi hanya mengandalkan media konvensional. Pemanfaatan media sosial, pengemasan konten yang menarik, hingga kolaborasi dengan influencer menjadi strategi yang kian diperhitungkan untuk memperluas jangkauan informasi publik.

Strategi tersebut menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gianyar saat melakukan kunjungan ke Diskominfo Pemerintah Kota Surabaya bersama sejumlah insan pers, Kamis (29/10). Kunjungan ini bertujuan menggali pengalaman Surabaya dalam mengelola komunikasi publik di era digital, sekaligus menjadi referensi bagi Gianyar untuk mengembangkan pola penyebarluasan informasi yang lebih adaptif.

Rombongan Diskominfo Gianyar dipimpin Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Ni Luh Made Astiti. Kedatangan mereka diterima Sekretaris Diskominfo Pemkot Surabaya, Sudadi, S.T., bersama Ketua Tim Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik, Kukuh.

Pertemuan tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman mengenai strategi pengelolaan media sosial, produksi informasi pemerintahan, kemitraan dengan media massa, serta peluang kolaborasi dengan pelaku komunikasi digital untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Astiti: Media Mainstream Perlu Diperkuat Kanal Digital

Kepala Bidang IKP Diskominfo Gianyar, Ni Luh Made Astiti, mengatakan perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan mengonsumsi informasi. Kondisi ini menuntut pemerintah menyesuaikan strategi komunikasi agar program pembangunan dan kebijakan daerah dapat diketahui publik secara lebih luas.

Menurutnya, media mainstream tetap memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan terverifikasi. Namun, optimalisasi kanal digital diperlukan agar informasi pemerintah dapat menjangkau kelompok masyarakat dengan karakteristik dan kebiasaan bermedia yang beragam.

“Kedatangan kami ke sini untuk melihat perkembangan pengelolaan media sosial. Saat ini, kami berpikir bahwa media mainstream saja tidak cukup untuk menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah. Kami yakin media mainstream juga memiliki media sosial. Karena itu, kami ingin mengetahui apa yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam menangani media sosial, termasuk kemungkinan melibatkan influencer secara individu ke depannya,” ungkap Astiti.

Ia menilai pengalaman Surabaya dapat menjadi bahan evaluasi bagi Gianyar, terutama dalam mengoptimalkan media sosial dan mengembangkan pola komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Kolaborasi dengan influencer juga menjadi salah satu hal yang ingin dipelajari. Melalui pendekatan tersebut, informasi pemerintah berpeluang menjangkau audiens yang lebih beragam, dengan tetap mengedepankan akurasi pesan dan kepentingan publik.

Surabaya Padukan Informasi Pemerintah dengan Konten Wisata dan Kuliner

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Pemkot Surabaya, Kukuh, menjelaskan bahwa pengelolaan komunikasi publik perlu menyesuaikan karakteristik masyarakat. Dengan jumlah penduduk sekitar tiga juta jiwa dan aktivitas perkotaan yang dinamis, Surabaya membutuhkan strategi komunikasi yang mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah memadukan informasi program dan kebijakan pemerintah dengan konten yang dekat dengan keseharian warga, seperti wisata dan kuliner.

“Dalam pengelolaan media sosial, kami tidak hanya menyampaikan informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah. Kami juga menyelinginya dengan konten wisata dan kuliner agar akun pemerintah tidak terkesan kaku dan bisa lebih dekat dengan masyarakat,” jelas Kukuh.

Pendekatan ini membuat kanal resmi pemerintah tidak semata-mata menjadi sarana publikasi kegiatan birokrasi, tetapi juga ruang penyampaian informasi yang relevan dengan kehidupan masyarakat.

Diskominfo Surabaya mengelola kanal media sosial Bangga Surabaya dan Sapawarga untuk memperkuat komunikasi dengan warga. Selain itu, kolaborasi dengan key opinion leader (KOL) atau influencer turut dilakukan guna memperluas distribusi informasi.

Kemitraan dengan media cetak, media daring, televisi, dan radio juga terus diperkuat pada tingkat lokal, regional, hingga nasional. Setiap kanal dimanfaatkan sesuai karakteristiknya untuk mendukung penyebarluasan informasi pemerintahan.

Produksi 913 Rilis Berita dalam Sembilan Bulan

Penguatan komunikasi publik Surabaya juga terlihat dari produksi informasi untuk media massa. Kukuh memaparkan, sepanjang Januari hingga September 2026, Diskominfo Pemkot Surabaya telah menghasilkan 913 judul rilis berita yang didistribusikan kepada media melalui surat elektronik dan situs web resmi.

Selain produksi rilis berita, berbagai kegiatan turut dilakukan untuk memperkuat hubungan dengan media dan masyarakat, antara lain kemitraan dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), konferensi pers, media gathering, serta lomba jurnalistik.

Di lingkungan pemerintahan, Diskominfo Surabaya juga mendorong 36 organisasi perangkat daerah (OPD) agar memiliki dan mengaktifkan akun media sosial masing-masing. Upaya serupa diterapkan pada tingkat kecamatan dan kelurahan.

Dengan pola tersebut, penyebarluasan informasi tidak hanya bertumpu pada kanal utama Diskominfo. Setiap perangkat daerah dan wilayah didorong ikut menyampaikan program, layanan, serta kegiatan pemerintah kepada masyarakat.

Pengelolaan publikasi dilakukan melalui agenda setting yang mengacu pada tujuh program prioritas pemerintah. Konten program prioritas kemudian diselingi informasi lain, termasuk wisata dan kuliner, untuk menjaga variasi materi sekaligus menarik perhatian audiens.

Bagi Gianyar, pengalaman ini memberikan gambaran tentang pentingnya perencanaan konten, koordinasi lintas perangkat daerah, serta konsistensi publikasi dalam membangun komunikasi publik yang berkelanjutan.

Respons Isu Digital Harus Cepat dan Terukur

Selain memperluas distribusi informasi, pengelolaan isu di ruang digital juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Cepatnya arus informasi di media sosial menuntut pemerintah mampu memberikan penjelasan yang tepat, tanpa terburu-buru mengambil langkah komunikasi yang justru berpotensi memperkeruh situasi.

Kukuh menjelaskan, penanganan isu perlu diawali dengan mencermati persoalan dan menentukan pendekatan komunikasi sesuai konteks.

“Dalam merespons isu, kami berupaya melihat persoalan secara cermat dan menentukan pendekatan komunikasi yang tepat. Informasi perlu disampaikan dengan baik agar masyarakat memperoleh penjelasan yang jelas, tanpa harus merespons secara frontal,” paparnya.

Pendekatan tersebut menekankan pentingnya ketepatan informasi, pemahaman terhadap persoalan, serta penyampaian pesan yang jelas dan mudah dipahami masyarakat.

Di tengah derasnya arus informasi digital, pemerintah tidak cukup hanya aktif mengunggah kegiatan. Kemampuan menjelaskan kebijakan, meluruskan informasi keliru berdasarkan fakta, serta menjawab kebutuhan publik menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi pemerintahan yang efektif.

Jadi Referensi Penguatan Komunikasi Publik Gianyar

Melalui kunjungan ini, Diskominfo Gianyar diharapkan memperoleh perspektif baru dalam mengembangkan strategi komunikasi publik yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan karakteristik masyarakat.

Pengalaman Surabaya dalam mengelola media sosial, memproduksi rilis berita, memperkuat kanal komunikasi OPD, menjalin kemitraan dengan media massa, serta membuka kolaborasi dengan influencer dapat menjadi bahan evaluasi untuk diterapkan sesuai kebutuhan daerah.

Tantangan komunikasi publik ke depan bukan sekadar memperbanyak unggahan atau menambah kanal informasi. Pemerintah juga perlu memastikan setiap pesan yang disampaikan akurat, mudah dipahami, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan mampu menjelaskan manfaat program secara konkret.

Sinergi antara Diskominfo, perangkat daerah, insan pers, komunitas informasi, dan pelaku komunikasi digital menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan informasi sekaligus memperkuat keterbukaan pemerintahan.

Dengan strategi yang terencana dan kolaborasi yang tepat, komunikasi publik diharapkan tidak hanya menjadi sarana penyampaian program pemerintah, tetapi juga mampu meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan publik.

No comments:

Post a Comment

Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.dewatanews.com