Putu Tika Dorong Putra Daerah Pulang Mengabdi ke Klungkung

Semarapura, dewatanews.com — Anggota DPRD Klungkung Putu Tika Winawan mendorong Bupati Klungkung I Made Satria membuka ruang lebih luas bagi putra-putri daerah yang selama ini berkarier di luar Klungkung untuk pulang dan mengabdi di tanah kelahirannya.

Menurut Tika, pengalaman dan kapasitas yang diperoleh para putra daerah selama berkarier di luar daerah merupakan modal berharga yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan Klungkung.

Dorongan itu disampaikan Tika, Minggu (4/10), saat menanggapi pergantian Sekda Klungkung Anak Agung Gede Lesmana menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM serta penunjukan I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya sebagai Penjabat Sekda.

Bupati Satria sebelumnya menyatakan pengisian Sekda definitif akan dilakukan melalui proses seleksi dan panitia seleksi (pansel), sehingga tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Klungkung yang membidangi SDM dan tata kelola pemerintahan itu menilai keputusan Bupati memberikan kesempatan kepada pejabat sebelumnya untuk menunjukkan kemampuan sebelum dilakukan pergantian merupakan bagian dari evaluasi kinerja.

Ia juga mengapresiasi langkah menunjuk Pj Sekda terlebih dahulu sehingga roda pemerintahan tetap berjalan sembari proses seleksi Sekda definitif disiapkan.

Sekda Harus Berbasis Meritokrasi

Tika menegaskan, pengisian Sekda definitif nantinya harus mengedepankan sistem meritokrasi. Kapasitas, rekam jejak, dan kemampuan menjalankan tugas harus menjadi pertimbangan utama.

Namun, menurutnya, loyalitas kepada pimpinan juga menjadi bagian penting karena Sekda memiliki posisi strategis dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Senioritas saja tanpa loyalitas akan membuat pimpinan daerah tidak nyaman bekerja,” ujar Tika.

Ia menjelaskan, Sekda tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara bupati dengan DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, dan berbagai instansi lainnya.

Karena itu, figur yang mengisi jabatan tersebut harus mampu membangun komunikasi sekaligus menerjemahkan kebijakan kepala daerah ke dalam kerja birokrasi.

Meski demikian, Tika menegaskan proses pengisian Sekda definitif tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku.

“Harus dibuktikan dulu kinerjanya. Tidak langsung didefinitifkan. Jadi belum tentu Penjabat yang sekarang jadi definitif. Tetap melalui pansel,” katanya.

Putra Daerah Diminta Pulang

Dari pembahasan mengenai kebutuhan figur birokrasi tersebut, Tika kemudian menyoroti potensi putra-putri Klungkung yang kini berkarier di berbagai daerah.

Ia mengaku dalam sejumlah kunjungan kerja menemukan cukup banyak putra daerah yang memiliki pengalaman sekaligus keinginan untuk kembali bekerja dan mengabdi membangun Klungkung.

Menurut Tika, putra daerah memiliki sense of crisis atau kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi daerah asalnya. Kepekaan tersebut dinilai dapat menjadi modal ketika mereka diberi ruang untuk ikut menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.

Tika menyebut sejumlah putra daerah yang telah menempati posisi strategis di luar Klungkung. Di antaranya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung Komang Budhi Argawa, serta Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laksmi Saraswati.

“Banyak putra daerah kita yang moncer di luar daerah. Kenapa tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan mengabdi di daerah sendiri?” kata Tika.

Soroti Sosok I Made Udayana

Tika kemudian menyebut satu nama yang menurutnya memiliki latar belakang relevan untuk dipertimbangkan kembali mengabdi di Klungkung, yakni I Made Udayana.

Udayana merupakan putra daerah yang memiliki perjalanan panjang di bidang pelayanan kesehatan dan manajemen rumah sakit. Berdasarkan curriculum vitae yang dihimpun, ia merupakan ASN RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah sejak 2002.

Kariernya dimulai sebagai perawat pelaksana. Setelah itu, ia dipercaya menduduki sejumlah posisi manajerial, termasuk Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap dan Asisten Manajer Pelayanan Penunjang Nonmedik.

Sejak Mei 2026, Udayana tercatat menjabat Manajer Hukum dan Hubungan Masyarakat RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah.

Latar belakang pendidikannya juga lintas disiplin. Udayana menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Manajemen Universitas Udayana pada 2023, Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada 2017, Profesi Ners pada 2014, Sarjana Ilmu Hukum pada 2009, serta pendidikan keperawatan sebelumnya.

Pengalamannya tidak hanya berkaitan dengan manajemen rumah sakit. Udayana juga memiliki kompetensi di bidang hukum kesehatan, manajemen risiko rumah sakit, akreditasi, kegawatdaruratan, kediklatan, dan peningkatan mutu pelayanan.

Ia pernah terlibat dalam Tim Reaksi Cepat rumah sakit dalam penanganan Bom Bali I, Bom Bali II, dan gempa Bantul, serta menjadi bagian dari tim pendamping survei akreditasi internasional Joint Commission International (JCI) 2013.

Dengan latar belakang tersebut, Tika berharap Udayana bersedia kembali memberikan pengabdian di Klungkung. Ia juga meminta Bupati Satria mempertimbangkan putra daerah dengan pengalaman seperti Udayana untuk ikut memperkuat pelayanan kesehatan di daerah.

“Klungkung memanggil. Saya berharap Saudara Bupati mempertimbangkan beliau untuk mengabdi di Klungkung,” ujar Tika.

Puskesmas Diminta Lebih Berdaya

Menurut Tika, apabila gagasan tersebut direalisasikan, kontribusi yang diharapkan bukan sekadar menambah daftar pejabat atau mengisi struktur organisasi.

Ia ingin pengalaman manajemen dan pelayanan kesehatan yang dimiliki putra daerah dapat diterjemahkan menjadi perubahan yang dirasakan langsung masyarakat.

Salah satu yang menjadi sorotannya adalah penguatan fungsi puskesmas.

Menurut Tika, puskesmas harus benar-benar hidup dan berdaya, baik dari sisi pelayanan maupun pengelolaan, sehingga masyarakat merasakan perubahan kualitas layanan kesehatan ketika datang mendapatkan pelayanan.

“Harapannya setiap puskesmas menjadi lebih hidup, lebih berdaya, dan perubahan kualitas pelayanannya benar-benar dirasakan masyarakat. Bukan sekadar pelengkap administrasi,” tegasnya.

Bagi Tika, gagasan membuka ruang bagi putra daerah tersebut tidak hanya berkaitan dengan satu nama atau satu jabatan.

Klungkung, menurut dia, memiliki banyak sumber daya manusia yang telah menempa pengalaman di berbagai daerah dan institusi. Tantangannya adalah bagaimana pengalaman tersebut dapat dibawa pulang dan dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan daerah.

Karena itu, proses seleksi pejabat maupun pengisian posisi strategis di Pemkab Klungkung harus tetap berjalan berdasarkan mekanisme dan sistem merit.

Pada saat yang sama, ruang pengabdian bagi putra-putri Klungkung yang berkarier di berbagai daerah perlu dibuka agar mereka memiliki kesempatan untuk menunjukkan kapasitas dan memberikan kontribusi bagi daerah asalnya.