Atasi Macet Gatsu Barat–Canggu, Pemkab Badung Kaji Terowongan Bawah Tanah

Badung, dewatanews.com — Kemacetan di jalur Gatsu Barat–Kerobokan–Canggu mendorong Pemerintah Kabupaten Badung mencari alternatif solusi jangka panjang. Salah satu opsi yang kini mulai didalami adalah pembangunan terowongan bawah tanah (tunnel) untuk meningkatkan kapasitas dan konektivitas lalu lintas tanpa harus melakukan intervensi besar terhadap lahan di permukaan.

Rencana tersebut dibahas Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam audiensi lanjutan bersama PT Pendar Cahaya Nusantara, selaku mitra Shanghai Tunnel Engineering Co. (Singapore) Pte Ltd (STECS), di Puspem Badung, Kamis (24/9).

Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek yang menjadi dasar pengambilan keputusan, mulai dari teknologi dan kapasitas tunnel, estimasi investasi, skema pembiayaan, hingga tahapan implementasi.

Bupati Adi Arnawa mengatakan, koridor Gatsu Barat–Kerobokan–Canggu menjadi perhatian seiring pesatnya pertumbuhan permukiman, aktivitas ekonomi, dan pariwisata yang semakin menekan kapasitas jalan eksisting.

“Pembangunan infrastruktur bawah tanah menjadi salah satu alternatif yang perlu kami kaji untuk meningkatkan kapasitas dan konektivitas tanpa melakukan intervensi lahan permukaan dalam skala besar,” ujar Adi Arnawa.

Menurutnya, pembangunan tunnel ke depan juga berpotensi diintegrasikan dengan moda transportasi modern sehingga tidak hanya menjadi solusi kemacetan, tetapi bagian dari sistem transportasi jangka panjang di Badung.

“Kita ingin menghubungkan jalur-jalur strategis seperti Canggu dengan infrastruktur bawah tanah yang ke depan dapat diintegrasikan dengan moda transportasi modern,” imbuhnya.

Adi Arnawa menegaskan, keterbatasan ruang di wilayah Badung membutuhkan pendekatan pembangunan infrastruktur yang mampu beradaptasi dengan tata ruang dan kebutuhan mobilitas masyarakat dalam jangka panjang.

Karena itu, aspek konektivitas, kapasitas jaringan, keberlanjutan lingkungan, kebutuhan masyarakat hingga efisiensi pembiayaan harus dihitung sejak tahap awal.

“Rencana ini harus ditempatkan dalam kerangka perencanaan transportasi, bukan semata proyek konstruksi,” tegasnya.

Pemkab Badung juga menekankan pentingnya kehati-hatian dari sisi regulasi dan pengadaan. Mengingat proyek yang dikaji merupakan infrastruktur strategis, setiap tahapan harus disusun berdasarkan perhitungan yang komprehensif.

“Yang kita dorong adalah perencanaan yang matang, baik dari sisi teknis, efisiensi biaya, pembiayaan maupun regulasi pengadaannya. Karena ini merupakan infrastruktur strategis, setiap tahapan harus dihitung secara komprehensif,” jelasnya.

Dikaji Satu hingga Tiga Terowongan

Dalam audiensi tersebut, tim STECS yang dipimpin Xu Xuelin, bersama PT Pendar Cahaya Nusantara yang diwakili Suprapto, memaparkan sejumlah alternatif konfigurasi tunnel, mulai dari satu hingga tiga terowongan.

Dari sisi teknologi konstruksi, STECS menawarkan penggunaan Tunnel Boring Machine (TBM). Namun, penerapan teknologi tersebut masih harus melalui kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik geologi, kedalaman tunnel, struktur tanah hingga aspek keselamatan bangunan dan aktivitas di permukaan.

Tak hanya teknologi, skema pembiayaan juga menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan. Salah satu alternatif yang dikaji adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Meski demikian, penerapan skema tersebut tetap membutuhkan kajian kelayakan serta penyesuaian dengan kemampuan fiskal daerah.

Seluruh hasil pembahasan nantinya akan menjadi bahan penyusunan roadmap dan studi kelayakan (feasibility study). Kajian tersebut akan menilai proyek dari berbagai aspek, mulai dari teknis, ekonomi, finansial, lingkungan, kelembagaan hingga kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, rencana tunnel Gatsu Barat–Kerobokan–Canggu saat ini masih berada pada tahap pendalaman dan kajian, sebelum menentukan apakah proyek tersebut layak dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Audiensi turut dihadiri Sekda Badung I.B. Surya Suamba, Asisten II I Made Agus Aryawan, jajaran Kepala Dinas PUPR, Bappeda, BPKAD, perwakilan Dinas Perhubungan, Bagian Kerja Sama, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Bagian Hukum Setda Badung.