Wabup Bagus Alit Sucipta Hadiri Rakor Antikorupsi di Surabaya, Tegaskan Komitmen Badung Perkuat Integritas

Surabaya, dewatanews.com – Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi bagi pemerintah daerah se-Jawa Timur dan Bali di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8). Kehadirannya mewakili Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam forum strategis yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Rakor ini menitikberatkan pada penguatan budaya integritas, akuntabilitas, serta pengawasan berbasis risiko melalui perbaikan sistem tata kelola pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri beserta jajaran, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, para deputi KPK RI, serta Gubernur Jawa Timur bersama kepala daerah se-Jatim. Dari Bali, turut hadir Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta bersama para kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.

Usai acara, Wabup Bagus Alit Sucipta menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam mendukung penguatan integritas dan pencegahan korupsi sebagai agenda nasional. Menurutnya, rakor ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat langkah bersama melalui perbaikan sistem, peningkatan pengawasan, serta penanaman budaya integritas di seluruh perangkat daerah.

“Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dalam mencegah korupsi secara sistematis dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, forum tersebut juga menjadi sarana evaluasi dan penguatan instrumen pengawasan guna mencegah praktik korupsi secara terpadu di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur dan Bali. Sinergi antar daerah dan antar instansi dinilai krusial untuk menyamakan langkah strategis dalam pemberantasan korupsi.

Dalam keynote speech, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang berintegritas sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Kemendagri juga mendorong penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai langkah preventif terhadap praktik korupsi.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistematis melalui penguatan integritas kepala daerah, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan sistem pengawasan yang mampu menutup celah terjadinya penyimpangan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Kemendagri, KPK, BPKP, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.