Kemerdekaan Belum Menyapa Nasib Pahlawan Pangan yang Masih Terjebak Kemiskinan

Denpasar, dewatanews.com – Perayaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia kembali digelar meriah di berbagai pelosok negeri. Namun di balik seremonial tahunan tersebut, kondisi kesejahteraan para petani sebagai garda terdepan penjaga ketahanan pangan nasional dinilai masih jauh dari kata merdeka.

Hal tersebut ditegaskan oleh Akademisi dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Dr. I Nengah Muliarta, S.Si., M.Si., saat diwawancarai di Denpasar, pada Senin (17/8). Ia menekankan bahwa kemerdekaan sejati suatu bangsa tidak boleh berhenti pada retorika politik atau sekadar pengibaran bendera, melainkan harus diukur dari tingkat kesejahteraan para produsen pangan.

"Sangat ironis ketika kita terus mengagungkan narasi kedaulatan pangan di panggung utama, tetapi orang-orang yang mencangkul dan menanam di sawah justru hidup dalam kemiskinan struktural. Kemerdekaan yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus ini belum benar-benar menyapa nasib para pahlawan pangan kita," ungkap Muliarta yang juga Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani, dan Nelayan, Dewan Pengurus Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Provinsi Bali Periode 2026-2031.

Muliarta menyampaikan koreksi mendasar terhadap tata kelola pertanian nasional saat ini. Kegagalan mewujudkan kesejahteraan petani berakar pada kebijakan pangan yang terlalu berorientasi pada peningkatan volume produksi tanpa memperhitungkan keekonomian di tingkat petani. Sistem rantai pasok yang panjang, ketimpangan harga jual panen dengan biaya operasional yang terus melambung, serta minimnya proteksi harga dari pemerintah membuat posisi tawar petani selalu berada di pihak yang dirugikan. Kondisi ini makin diperparah oleh pesatnya alih fungsi lahan serta kemunduran kualitas tanah akibat ketergantungan panjang pada bahan kimia sintetis.

"Kondisi ketidakpastian pendapatan inilah yang memicu krisis regenerasi yang sangat mengkhawatirkan. Anak muda enggan memilih profesi petani bukan karena faktor kemalasan, melainkan karena melihat sektor ini belum mampu memberikan jaminan hidup yang layak dan pasti. Jika kondisi ketimpangan ini terus dibiarkan tanpa pembenahan mendasar, masa depan keberlanjutan sektor agraris nasional berada dalam ancaman serius," tuturnya.

Guna mengurai benang kusut tersebut, Muliarta merumuskan langkah-langkah strategis yang harus segera diambil pemerintah. Pertama, pemerintah harus berani merombak tata niaga dengan memotong rantai pasok yang berbelit serta menjamin harga dasar panen yang benar-benar memberikan keuntungan bagi petani. Kedua, pemerintah perlu memasifkan pendekatan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan limbah pertanian menjadi pupuk organik maupun biochar demi menekan biaya produksi sekaligus memulihkan kesuburan tanah.

Terakhir, intervensi modernisasi berbasis riset dari perguruan tinggi harus dibuka seluas-luasnya agar teknologi tepat guna dapat diakses langsung oleh petani gurem. Langkah ini krusial untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus membangun daya tarik baru bagi generasi muda.

"Kedaulatan pangan tidak akan pernah berdiri kokoh di atas pundak petani yang masih merana. Sudah saatnya kebijakan negara berpihak secara nyata pada pemuliaan nasib para petani," kata Muliarta.