Gubernur Koster Dorong Fintech Diimbangi Penguatan Literasi Keuangan

Denpasar, dewatanews.com — Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pengembangan industri financial technology (fintech), khususnya pinjaman daring (Pindar), diimbangi dengan penguatan literasi keuangan masyarakat. Kemudahan akses pembiayaan dinilai harus berjalan beriringan dengan pemahaman terhadap hak, kewajiban, dan risiko agar masyarakat tidak terjebak dalam utang konsumtif.

Hal tersebut disampaikan Koster saat menjadi pembicara dalam Fintech Lending Days (FLD) 2026 di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat (21/8).

Koster menyoroti masih tingginya penggunaan Pindar untuk kebutuhan konsumtif. Berdasarkan data nasional, sekitar dua pertiga pembiayaan Pindar masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sementara hanya sepertiga yang mengalir ke sektor produktif. Kondisi ini menjadi tantangan di tengah target OJK agar 40 hingga 50 persen pembiayaan Pindar dapat terserap sektor produktif.

“Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” ujar Koster.

Menurutnya, khusus di Bali, pembiayaan Pindar perlu lebih diarahkan kepada sektor produktif seperti petani organik, ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, UMKM, serta pengusaha muda yang tengah membangun dan mengembangkan usaha.

Ia meminta industri Pindar memahami karakteristik dan ekosistem usaha lokal Bali, bukan sekadar menjadikan Bali sebagai pasar.

“Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” tegasnya.

Koster juga menekankan bahwa literasi keuangan merupakan bagian penting dalam pertumbuhan industri pembiayaan digital. Menurutnya, kemudahan mendapatkan pembiayaan tanpa pemahaman yang memadai dapat mendorong masyarakat mengambil keputusan berutang secara impulsif.

“Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif, bukan untuk modal usaha produktif, melainkan konsumsi sesaat,” imbuhnya.

Karena itu, Koster berharap pelaku industri tidak hanya mengejar pertumbuhan penyaluran dana. Pertumbuhan industri yang sehat harus disertai transparansi produk, ketepatan penyaluran, penguatan literasi keuangan, serta perlindungan konsumen.

“Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari,” bebernya.

Pemprov Bali, lanjut Koster, siap menjadi mitra industri dan regulator dalam memperluas edukasi keuangan hingga tingkat akar rumput. Bali memiliki jaringan sekitar 1.500 Desa Adat serta program literasi digital yang menyasar SMA, SMK, dan Desa Adat di seluruh Bali.

“Jaringan ini bisa menjadi saluran yang efektif untuk program edukasi keuangan yang menyentuh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput,” urainya.

Sementara itu, Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Bernadino Vega, menilai Bali memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri Pindar. Dengan sekitar 440 ribu UMKM, Bali dinilai memiliki kebutuhan pembiayaan yang besar untuk mendukung pengembangan usaha.

“Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan,” sebutnya.

Ia turut menekankan pentingnya tata kelola yang kuat, penyaluran dan penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan konsumen.

Fintech Lending Days 2026 digelar AFPI bersama CNBC Indonesia dengan tema “Advancing Indonesia’s Digital Financing Ecosystem”. Forum ini mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, investor, asosiasi, perbankan, dan mitra strategis melalui berbagai agenda, termasuk strategic forum, business matching, networking session, penandatanganan MoU, serta industry showcase.

Koster berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret bagi penguatan ekosistem pembiayaan digital nasional sekaligus memberikan dampak bagi perekonomian Bali, khususnya UMKM dan krama Bali.