Sekda Bali Tegaskan Penilaian Maladministrasi Jadi Momentum Perbaikan Layanan Publik

Denpasar, dewatanews.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik harus dimaknai sebagai momentum strategis untuk memperkuat kualitas layanan di seluruh instansi pemerintah, bukan sekadar evaluasi administratif.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (23/7). Kegiatan ini diikuti perangkat daerah Pemprov Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta instansi vertikal seperti Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi, dan Kantor Pertanahan.

Dalam sambutannya, Dewa Made Indra mengapresiasi komitmen Ombudsman RI dalam mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menilai entry meeting menjadi langkah penting untuk memastikan layanan tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Penilaian maladministrasi harus dimaknai sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik,” tegasnya.

Ia menambahkan, meningkatnya ekspektasi masyarakat menuntut layanan yang cepat, transparan, mudah diakses, ramah, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Karena itu, pembenahan berkelanjutan menjadi keharusan bagi setiap penyelenggara layanan.

Pemprov Bali, lanjutnya, terus mendorong transformasi digital guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Keterbukaan informasi, termasuk publikasi hasil penilaian, juga dinilai penting sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Dewa Made Indra mengajak seluruh perangkat daerah dan instansi pelayanan publik menjadikan penilaian ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Ia juga berharap sinergi dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali semakin kuat dalam mendorong pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Bali menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Bali.