Kumpulkan Bupati/Walikota, Koster Tancap Gas Program Nasional di Bali

Denpasar, dewatanews.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Bali dan menegaskan komitmen kuat untuk “tancap gas” mempercepat pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), dengan target sejumlah program krusial rampung maksimal akhir Juli.

Penegasan tersebut disampaikan saat Koster memimpin langsung Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Nasional di Provinsi Bali, yang digelar di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (6/7).

Rapat dihadiri bupati/wali kota se-Bali dan membahas sejumlah program prioritas nasional, seperti digitalisasi bantuan sosial, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Koster menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Seluruh jajaran harus bergerak cepat. Program ini harus berjalan optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Bali,” tegasnya.

Salah satu fokus utama adalah percepatan pendataan perlindungan sosial (perlinsos). Koster meminta seluruh kepala daerah mempercepat input data dan pemberdayaan agen di lapangan, termasuk mengoordinasikan pengumpulan masyarakat di tingkat banjar.

Saat ini, progres pendaftaran pada portal perlinsos tercatat mencapai 38.508 kepala keluarga (KK) dengan 10.418 agen terdaftar. Koster menargetkan seluruh proses pendataan dapat mencapai 100 persen pada akhir Juli.

“Kepada bupati/wali kota agar mempercepat input data IKD dan memastikan agen aktif membantu masyarakat langsung di lokasi,” ujarnya.

Di sektor ekonomi desa, Pemprov Bali mencatat kebutuhan 716 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Bali. Hingga kini, 174 koperasi telah aktif beroperasi dengan memanfaatkan bangunan yang ada.

Selain itu, pembangunan fisik juga terus berjalan, dengan 53 unit gedung koperasi telah rampung dan 75 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.

Koster menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan program tersebut dan mengingatkan agar tidak ada praktik yang menyimpang.

“Kita harus mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat,” tegasnya.

Untuk program Makan Bergizi Gratis, Koster menekankan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dilakukan secara profesional. Ia mengingatkan kualitas makanan harus terjaga, bervariasi, dan tidak basi agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi penerima.

Distribusi makanan juga harus dirancang tepat waktu agar kualitas tetap terjaga. Selain itu, jumlah SPPG perlu disesuaikan dengan kebutuhan guna menjaga efisiensi anggaran.

Sementara itu, terkait program Sekolah Rakyat, Koster memastikan Pemprov Bali memberikan dukungan nyata melalui penyediaan lahan seluas 5,67 hektar di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

Pada tahun ajaran ini, sekolah tersebut telah mulai menerima siswa baru sebagai bagian dari implementasi program nasional di Bali.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Bangli, Bupati Buleleng, Bupati Jembrana, Bupati Karangasem, Wakil Bupati Gianyar, Sekda Tabanan, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali.