Koster Wajibkan Perencanaan Pembangunan Bali Berbasis Data, Dukung Penuh Sensus Ekonomi 2026

Denpasar, dewatanews.com - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali wajib menjadikan data sebagai dasar utama dalam menyusun kebijakan, program, hingga penganggaran pembangunan. Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Penguatan Komitmen Bersama Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Sabtu (11/7).

Dalam sambutannya, Koster mengajak seluruh kepala daerah, perangkat pemerintah, serta masyarakat Bali untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat.

Menurutnya, data yang valid menjadi fondasi penting dalam memetakan kebutuhan anggaran sekaligus menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran di masa mendatang.

“Saya minta seluruh masyarakat Bali bersama-sama membantu pelaksanaan sensus ekonomi ini dengan memberikan data yang akurat dan benar agar hasilnya dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat,” tegas Koster.

Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata seluruh unit usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, tetapi juga memperbarui data ekonomi keluarga. Dengan demikian, pemerintah akan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, hubungan antara aktivitas usaha dan kesejahteraan keluarga, serta dinamika ekonomi di tingkat akar rumput.

Bagi Bali, kata Koster, pelaksanaan Sensus Ekonomi memiliki arti strategis mengingat struktur ekonomi daerah yang ditopang sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, dan UMKM. Karena itu, data yang berkualitas sangat dibutuhkan agar kebijakan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah memanfaatkan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu basis utama dalam penyusunan kebijakan, program pembangunan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan daerah.

“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik, dan kebijakan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas bagi masyarakat Bali,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut Sensus Ekonomi merupakan “kompas pembangunan” karena menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan nasional maupun daerah. Ia mengingatkan seluruh petugas sensus agar tidak ada data yang terlewat dan memastikan seluruh proses pendataan dilakukan secara akurat.

Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan melibatkan 3.774 petugas yang melakukan pendataan secara door to door selama periode 8 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Berdasarkan estimasi BPS, terdapat 647.337 unit usaha di Bali yang terdiri atas 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, dan 632.956 usaha mikro dan kecil. Secara keseluruhan, sensus menargetkan pendataan terhadap sekitar 1,71 juta unit usaha dan keluarga di seluruh Bali.

Penguatan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali ditandai dengan prosesi penancapan kayon, sebagai simbol dimulainya gerakan bersama membangun Bali berbasis data yang akurat, objektif, dan berkualitas.